Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam
Kemandirian Anak Dalam Perspektif Islam

Pendidikan Dalam Islam

Pendidikan dalam Islam mengajarkan untuk mendidik anak secara mandiri dengan mengatur anak secara jarak jauh.[1] Ketika mewasiatkan pada orang tua untuk memelihara dan membimbing pendidikan anak-anaknya, Islam tidak bermaksud memporak-porandakan jiwa anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga hidup dan urusannya hanya dipikirkan, diatur dan dikelola oleh kedua orang tuanya.
anak+mandiri

Memang kedua orang tualah yang bekerja banting tulang demi hidup dan masa depan anak-anaknya yang pada akhirnya anak menjadi beban tanggungan orang tua, akan tetapi tujuan utama islam adalah mengontrol perilaku anak supaya tidak terbawa oleh arus menyimpang dan keragu-raguan serta upaya membentuk kepribadian yang tidak terombang ambing dalam kehidupan ini.

Ajaran Rasulullah

Rasulullah sangat memperhatikan pertumbuhan potensi anak, baik dibidang sosial maupun ekonomi. Beliau membangun sifat percaya diri dan mandiri pada anak, agar ia bisa bergaul dengan berbagai unsur masyarakat yang selaras dengan kepribadiannya. Dengan demikian, ia mengambil manfaat dari pengalamannya, menambah kepercayaan pada dirinya, sehingga hidupnya menjadi bersemangat dan keberaniannya bertambah. Dia tidak manja, dan kedewasaan menjadi ciri khasnya.

Baca Juga: Rukun Iman

Karena pada akhirnya nanti masing-masing individulah yang di mintai pertanggung jawaban atas apa yang di perbuatnya di dunia. Firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al- Mudasir ayat 38 menyebutkan: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”. Selanjutnya dalam surat Al-Mukminun ayat 62 disebutkan: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ “ kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada kitab yang berbicara benar, dan mereka telah dianiaya”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa individu tidak akan mendapatkan suatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah Maha Tahu dengan tidak memberi beban individu melebihi batas kemampuan individu itu sendiri. Karena itu individu dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan pekerjaannya tanpa banyak tergantung pada orang lain. Abdullah menuturkan beberapa contoh tentang inti pandangan Islam terhadap pendidikan anak dengan didukung oleh berbagai bukti dan argumentasi.

Beliau mengatakan bahwa kemandirian dan kebebasan merupakan dua unsur yang menciptakan generasi muda yang mandiri. Keduanya merupakan asas bangunan Islam. Rasulullah membiasakan anak untuk bersemangat dan mengemban tanggung jawab. Tidak mengapa anak disuruh mempersiapkan meja makan sendirian. Ia akan menjadi pembantu dan penolong bagi yang lainnya. Daripada anak menjadi pemalas dan beban bagi orang lain.[6] Rasulullah bersabda: “bermain-mainlah dengan anakmu selama seminggu, didiklah ia selama seminggu, temanilah ia selama seminggu pula, setelah itu suruhlah ia mandiri”. (HR. Bukhari)

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai andil yang besar dalam mendidik kemandirian anak. Ada upaya-upayayang harus dilakukan orang tua ketika menginginkan anak tumbuh mandiri. Dan upaya tersebut harus dilakukan setahap demi setahap agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Dalam Islam, subtansi pembinaan adalah ajaran islam itu sendiri. Secara garis besar ada beberapa bidang materi pendidikan Islam, seperti aqidah, ibadah dan akhlak.
Untuk mengetahui dengan jelas materi pembinaan anak menurut Islam, berikut akan dijelaskan beberapa materi pembinaan anak.

Pendidikan Aqidah dalam Islam

Pendidikan Aqidah dalam Islam

Pendidikan Aqidah dalam Islam

Pendidikan Aqidah dalam Islam
Pendidikan Aqidah dalam Islam

Pendidikan Aqidah

Aqidah merupakan materi pembinaan anak dalam Islam. Kata “aqidah” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikat. Aqidah merupakan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dengan segala sifatnya dan ia merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir.[9] Hasan Al Banna mengatakan: “aqidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan dimana diatasnya dibina iman yang mengharuskan hati meyakininya. Membuat jiwa menjadi tentram, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi sendi pokok bagi kehidupan setiap manusia”.

Pendidikan Aqidah Bagi Anak

Pendidikan aqidah bagi anak.seperti yang telah kita ketahui bahwasannya aqidah Islam adalah sebagai berikut :

1. Beriman kepada Allah
2. Beriman kepada para malaikat
3. Beriman kepada kitab-kitab Allah
4. Beriman kepara para rasul
5. Beriman kepada hari akhir
6. Beriman kepada qadha’ dan qadar yang baik maupun yang buruk

Baca Juga: Rukun Islam

Dalil

Dan tentunya pendidikan aqidah ini lebih baik ditanamkan sedari kecil kepada anak-anak kita, karena fase anak-anak itulah kita harus memulai mengenalkan akan aqidah, bahwasannya setiap anak dalam kelahirannya mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya sebagai mana firman Allah Ta’ala :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

“Dan (ingatlah) ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) ‘Bukankah Aku ini Rabb-mu?’ Mereka menjawab, ‘Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi.’ (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, ‘Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang yang lengah terhadap ini (keesaan Allah).” (QS. Al Α’raf: 172)

Adalah salah satu bagian dari karunia Allah SWT pada hati manusia bahwa Dia melapangkan hati untuk menerima iman di awal pertumbuhannya tanpa perlu kepada argumentasi dan bukti yang nyata, dan kita sebagai orang tua perlu membuat suasana lingkungan yang mendukung dan positif, memberi teladan pada anak, banyak berdoa untuk anak, dan hendaknya kita tidak melewatkan kejadian sehari-hari melainkan kita menjadikannya sebagai sarana penanaman pendidikan baik itu pendidikan aqidah maupun pendidikan lainnya.

Jadi aqidah merupakan landasan atau asas kepercayaan yang ditanamkan kedalam jiwa seseorang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Lukmanul Hakim ketika mendidik putranya yang telah digambarkan dalam Al-Quran surah Lukman ayat:13
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “ hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Lukman: 13)

Ayat diatas menunjukkan aqidah merupakan landasan utama dimana ditegakkan ajaran Islam. Dalam materi ini anak dibina dan ditanamkan rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Dengan menjelaskan dalil-dalilnya. Apabila para ayah dan ibu terus berusaha membangkitkan dan mencerahkan fitrah makrifatullah dan keyakinan tentang Tuhan dalam diri sang anak, niscaya nilai-nilai spiritual dan keutamaan akhlaknya menjadi hidup.

Keyakinan tentang adanya Allah dan Pencipta yang kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan, akan senantiasa menjaga sang anak dari perbuatan dosa dan menyimpangan. Dan setiap kali keyakinan tersebut menguat, penjagaan diri sang anak pun akan menguat pula.

Di antara tugas terpenting para orang tua terhadap anak-anaknya adalah mengajarkan kewajiban agama dan amal ibadah. Semua itu harus diajarkan sebelum sang anak memasuki masa baligh. Semasa itu ia harus diajari cara mempraktikkan amal ibadah. Itu dimaksudkan agar pada masa baligh dan seterusnya ia tidak mengalami kesulitan melakukannya.
Mengajarkan Al-Quran dan hadits Nabi SAW serta riwayat para imam maksum, juga merupakan tugas penting dan berpengaruh besar terhadap pendidikan agama sang anak. Hal lain yang patut diperhatikan orang tua adalah bahwa sang anak memiliki jiwa yang lembut dan sangat sensitif sehingga segenap bentuk motivasi dan perasaan kasih sayang menjadi sangat berarti baginya. Sebaliknya, sikap keras dan pelimpahan tugas-tugas yang berat, dalam waktu singkat akan menjadikan jiwa dan mental sang anak melemah, yang pada gilirannya akan menyebabkan semangat dan kecenderungan dirinya berkurang.

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2) Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:

a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;
b.Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.

4) Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6) Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

Baca juga:

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

a) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
b) Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup.

Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Baca juga: Kata Serapan

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
a) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
b) Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
c) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
d) Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRASI PANCASILA
DEMOKRASI PANCASILA

ABSTRAK

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.

1. PENDAHULUAN

Seringkali kita melihat pengerahan masa di Pilkada berakhir ricuh. Kitapun banyak melihat demontrasi mahasiswa (kaum terpelajar) tidak jauh beda dengan masa pendukung politik yang dibutakan oleh kekuasaan, mereka menjadi anarkis, demontrasi mereka mengganggu ketertiban umum, sesekali merusak fasilitas rakyat, dan kadang mengganggu kepentingan rakyat sekalipun mereka bilang sedang membela rakyat. Beberapa ormas tidak ketinggalan ikut melakukan pengerahan masa dan melakukan tindakan anarkis. Apabila Pemerintah dan Perwakilan Rakyat cepat tanggap, apakah anarkisme mereka bisa dicegah?
Demokrasi Pancasila itu bukan memaksakan kehendak dengan pengerahan masa yang anarkis, tetapi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kehendak rakyat yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan menggunakan kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Takwa), sehingga melahirkan hikmah yang diharapkan menjadi solusi bagi kehendak itu. Dan hikmah itu boleh jadi mengakomodasi, menolak, memberi jalan yang lain, atau mungkin berupa jalan tengah. baca juga: PPKI

Jika kehendak itu diejawantahkan dengan pengerahan masa anarkis yang memaksakan kehendak dengan mengatas namakan Demokrasi seperti yang kita lihat pada beberapa kasus Pilkada dan lain sebagainya, maka tindakan seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Demokrasi Pancasila. Bahkan kalau mau kaku dalam menafsirkan sila ke-4 Pancasila ini, maka bentuk pengerahan masa bukan merupakan bentuk Demokrasi yang dikehendaki oleh Pancasila. Tapi barangkali kita tidak akan sekaku itu, Kaum Demokrat Pncasialis sepakat tentang bolehnya pengerahan masa sepanjang tidak memaksakan kehendak, melenyapkan nilai-nilai Pancasila lainnya, dan ditindaklanjuti dengan permusyawaratan perwakilan dengan menggunakan kebijakan dan bukan otot.

Demontrasi yang anarkis, perwakilan rakyat yang bermusyawarah dengan menggunakan otot dan bukan kebijakan ilmu dan nilai sudah keluar dari Demokrasi ala Pancasila. Mereka harusnya disadarkan dan kalau mungkin dicegah. Mereka harusnya ingat bahwa berdemokrasi di Indonesia itu tidak boleh menggunakan bentuk amal Demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Sengketa itu selesaikan saja di Pengadilan. Keinginan itu sampaikan saja melalu perwakilannya.

Dan Pemerintah ataupun Perwakilan Rakyat, seyogyanya memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap aspirasi dan gejolak rakyat. Alangkah hebatnya Pemerintah dan Perwakilan Rakyat jika dapat sigap mengambil berbagai kebijakan yang membuat aspirasi rakyat tidak berbuntut pengerahan masa. Kalaupun tidak bisa, minimal dapat mencegah agar pengerahan masa itu tidak berubah menjadi anarkis. Mari propagandakan untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang tanpa pengerahan masa, tapi dengan kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pasti bias.

IT Forensik

IT Forensik

IT Forensik

IT Forensik
IT Forensik

Untuk menganalisa atau mengidentifikasi masalah kejahatan dalam teknologi informasi, ada metode-metode yang dipergunakan. Kumpulan metode-metode ini terangkum dalam IT Forensik.

Sejarah IT Forensik

Barang bukti yang berasal dari komputer telah muncul dalam persidangan hampir 30 tahun. Awalnya, hakim menerima bukti tersebut tanpa melakukan pembedaan dengan bentuk bukti lainnya. Sesuai dengan kemajuan teknologi komputer, perlakuan serupa dengan bukti tradisional menjadi ambigu. US Federal Rules of Evidence1976 menyatakan permasalahan tersebut sebagai masalah yang rumit.

Beberapa definisi IT Forensik

  1. Definisi sederhana, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal.
  2. Menurut Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.
  3. Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin.

Tujuan IT Forensik

Adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital. Dari data yang diperoleh melalui survey oleh FBI dan The Computer Security Institute, pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer.  

Ada empat Elemen Kunci Forensik yang harus diperhatikan berkenaan dengan bukti digital dalam Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

– Identifikasi dalam bukti digital (Identification/Collecting Digital Evidence)

Merupakan tahapan paling awal dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan.Network Administratormerupakan sosok pertama yang umumnya mengetahui keberadaan cybercrime, atau Tim Respon cybercrimecybercrimediusut oleh cyberpolice.

Elemen-elemen vital diatas inilah yang kemudian nantinya memiliki otoritas penuh dalam penuntasan kasus kriminal yang terjadi.

– Penyimpanan bukti digital (Preserving Digital Evidence)

Bentuk, isi, makna bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan, hal ini vital untuk diperhatikan. Karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital, akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara (volatile), sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan. Step pertama untuk menghindarkan dari kondisi-kondisi demikian adalah salahsatunya dengan mengcopy data secaraBitstream Image pada tempat yang sudah pasti aman.

Bitstream image adalah methode penyimpanan digital dengan mengkopi setiap bit demi bit dari data orisinil, termasuk File yang tersembunyi (hidden files), File temporer (temp file), File yang terfragmentasi (fragmen file), file yang belum ter-ovverwrite. Dengan kata lain, setiap biner digit demi digit terkopi secara utuh dalam media baru. Tekhnik pengkopian ini menggunakan teknik Komputasi CRC. Teknik ini umumnya diistilahkan dengan Cloning DiskGhosting

– Analisa bukti digital (Analizing Digital Evidence)

Barang bukti setelah disimpan, perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu diexplore kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: (a) Siapa yang telah melakukan. (b) Apa yang telah dilakukan (Ex. Penggunaan software apa),(c) Hasil proses apa yang dihasilkan. (d) Waktu melakukan.

Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya kemudian dilist bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat didokumentasikan. Contoh kasus seperti kejahatan foto pornografi-anak ditemukan barang bukti gambar a.jpg, pada bukti ini akan dapat ditemukan data Nama file, tempat ditemukan, waktu pembuatan dan data properti yang lain. Selain itu perlu dicatat juga seperti spacedari storage, format partisi dan yang berhubungan dengan alokasi lainnya.

Analisis kemungkinan juga dapat diperoleh dari motif/latar belakang yang ada sebelum didapatkan kesimpulan. Bahwa setiap sebab, tentu saja akan memiliki potensi besar untuk menghasilkan akibat yang relatif seragam.

– Presentasi bukti digital (Presentation of Digital Evidence)

Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran obyektifitas yang didapatkan, atau standar kebenaran yang diperoleh, minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan “modal” untuk ke pengadilan.

Proses digital dimana bukti digital akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian.

Pada tahapan final ini ada beberapa hal yang mutlak diperhatikan, karena memang pada level ini ukuran kebenaran akan ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemilik otoritas.

Baca Juga :

Cyberlaw

Cyberlaw

Cyberlaw

Cyberlaw
Cyberlaw
Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.
Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.
Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.
Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasuss carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.
Pengertian Cybercrime

Pengertian Cybercrime

Pengertian Cybercrime

Pengertian Cybercrime
Pengertian Cybercrime
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.
Jenis Cybercrime
Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 
a. Unauthorized Access
Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.
b. Illegal Contents
Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi. 
c. Penyebaran virus secara sengaja
Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. 
d. Data Forgery
Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 
e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion
Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 
f. Cyberstalking
Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. 
g. Carding
Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 
h. Hacking dan Cracker
Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. 
i. Cybersquatting and Typosquatting
Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. 
j. Hijacking
Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak). 
k. Cyber Terorism
Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus Cyber Terorism sebagai berikut :
  • Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
  • Osama Bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya.
  • Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.
  • Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Sumber : https://cloudsoftwareprogram.org/

Maksimalkan Pemutakhiran Data EMIS

Maksimalkan Pemutakhiran Data EMIS

Maksimalkan Pemutakhiran Data EMIS

Maksimalkan Pemutakhiran Data EMIS
Maksimalkan Pemutakhiran Data EMIS

Education Management Information System (EMIS) saat ini terus berbenah melakukan perbaikan

pelayanan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mengupgrade metode aplikasi agar lebih mudah dan memberikan pendampingan tiada henti kepada operator. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan data EMIS dalam proses perencanaan program dan anggaran.

Upaya yang dilakukan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS)

yakni melakukan pemutakhiran data EMIS PAKIS semester ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini merupakan tugas pokok dari Kasi Sistem Informasi Bidang PAKIS.

Plt. Kakanwil Kemenag Jambi, H. M. Hafiz berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, kemudian menerapkan di tempat kerja masing-masing.

“Tujuan diiadakannya kegiatan ini agar data update untuk perhitungan anggaran bagi sertifikasi guru,

anggaran BOS, program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana Ponpes serta keikutsertaan ujian di Ponpes Salafiah,” jelasnya.

Data EMIS dikatakan Hafiz sebagai dasar penentuan kebijakan biaya operasional pendidikan, meski harus menyesuaikan dengan kuota.

“Namun sebaran dilakukan dengan proporsi kebutuhan masing-masing. Semoga EMIS terus maju demi kebaikan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Seksi Sistem Informasi, Arfani mengatakan, adapun data yang dilakukan pemutakhiran diantaranya data guru Pendidikan Agama Islam, Pengawas, Ponpes, Madrasah Diniyah Takmiliyah.

“Kegiatan ini diikuti sebanyak 75 orang. Terdiri dari operator EMIS PAIS, operator KKG atau MGP, operator EMIS Ponpes, operator Wajar Dikdas dan operator lembaga dari masing-masing Kemenag kab/kota se-Provinsi Jambi,” ungkap Arfani.

 

Baca Juga :

Fakultas Syari’ah UIN STS Gelar Pemantapan RPS

Fakultas Syari’ah UIN STS Gelar Pemantapan RPS

Fakultas Syari’ah UIN STS Gelar Pemantapan RPS

Fakultas Syari’ah UIN STS Gelar Pemantapan RPS
Fakultas Syari’ah UIN STS Gelar Pemantapan RPS

Fakuktas Syari’ah UIN STS Jambi menggelar pemantapan Satuan Ajar Perkuliahan

(SAP) program studi yang saat ini sudah berganti menjadi Rencana Perkuliahan Semester (RPS). Kegiatan yang digelar di aula gedung MUI Jambi ini akan berlangsung 6 hingga 7 September 2017.

Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Prof. Dr. Ahmad Husein Ritonga, MA

menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan penyegaran. Bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar yang memperhatikan beban yang baik pada mahasiswa.

Dikatakannya, RPS merupakan pergantian dari SAP yang mana perubahannya jika dulu berdasarkan judul bahasa, maka saat ini lebih mendasar pada kompetensi atau kemampuan apa yang diperoleh mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan.

Selain itu juga dilakukan penyesuaian dengan kurikulum KKNI

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dimana kegiatan ini diikuti seluruh dosen dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.

“Kita harapkan KKNI dapat dilaksanakan murni mulai semester ini,” harapnya.

Ketua Panitia pelaksana, Drs. Bakhtiar H menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan pemantapan rencana perkuliahan semester untuk menghadapi semester ganjir 2017/2018. Terlebih lagi saat ini UIN STS Jambi sudah memakai kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).

Dengan digantinya satuan ajar perkuliahan (SAP) menjadi KKNI, maka perlu disesuaikan dengan pedoman dan acuan mengajar.

“Dulu kita masih gunakan SAP, kini sudah menjadi KKNI. Kita harapkan dosen di Fakuktas Syari’ah bisa menyelesaikan RPS untuk menghadapi semester ganjil ini,” tandasnya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/38LTHBN