Ada Tulisan yang Redup di Kantor Kemdikbud, Sudjiwo Tedjo Beri Sentilan

Ada Tulisan yang Redup di Kantor Kemdikbud, Sudjiwo Tedjo Beri Sentilan

Ada Tulisan yang Redup di Kantor Kemdikbud, Sudjiwo Tedjo Beri Sentilan

Ada Tulisan yang Redup di Kantor Kemdikbud, Sudjiwo Tedjo Beri Sentilan
Ada Tulisan yang Redup di Kantor Kemdikbud, Sudjiwo Tedjo Beri Sentilan

Budayawan Sudjiwo Tedjo menyoroti tulisan di gedung Kementerian Pendidikan

dan Kebudayan yang tampak redup pada salah satu hurufnya.

Melalui jejaring Twitter pribadinya, Sudjiwo Tedjo membagikan foto gedung Kemendikbud di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, saat malam hari tepatnya pada 21 November 2019.
ADVERTISING
inRead invented by Teads

Dalam foto itu, tampak abjad “E” pertama dalam tulisan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang terpasang di bagian atas gedung tampak redup. Sementara huruf lainnya menyala hingga menarik perhatian Sudjiwo Tedjo.

Menurut pria kelahiran Jember, 31 Agustus 1962 itu, tulisan tersebut harus segera diperbaiki.

Dia lantas memberikan sentilan kepada Kemdikbud dengan mengaitkan hal itu dengan sistem pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

“Huruf “E” pertama mati pada gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Jakarta, 21 Nov 2019 seputar waktu postingan ini. Walau merawat begini aja nggak sanggup, semoga masih sanggup merawat pendidikan dan kebudayaan di Nusantara,” cuit Sudjiwo Tedjo, Kamis (21/11/2019).

Seketika cuitan Sudjiwo Tedjo tersebut memantik respons warganet. Sejak diunggah, unggahan itu mendapat 202 retweets dan 356 likes.
Cuitan Sudjiwo Tedjo soal tulisan di Gedung Kemdikbud. (Twitter/@sudjiwotedjo)
Cuitan Sudjiwo Tedjo soal tulisan di Gedung Kemdikbud. (Twitter/@sudjiwotedjo)

Sementara itu, warganet pun turut menanggapi unggahan Sudjiwo Tedjo dengan memberikan komentar seperti ini.

 

Sumber :

https://www.technologyreview.com/profile/danu-aji/

 

Jokowi Sudah Diputuskan Mas Nadiem, Ujian Nasional Dihapus

Jokowi: Sudah Diputuskan Mas Nadiem, Ujian Nasional Dihapus

Jokowi: Sudah Diputuskan Mas Nadiem, Ujian Nasional Dihapus

Jokowi Sudah Diputuskan Mas Nadiem, Ujian Nasional Dihapus
Jokowi Sudah Diputuskan Mas Nadiem, Ujian Nasional Dihapus

Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional atau UN.

“Sudah diputuskan oleh Mendikbud. Bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021. Akan diganti dengan asesmen kompetensi,” ucap Jokowi saat ditanya tentang UN, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12).

Presiden ketujuh RI ini menjelaskan, asesmen kompetensi itu nantinya

akan dilakukan terhadap sekolah hingga guru. Selain itu juga ada survei karakter.
Baca Juga:

Ujian Nasional Dihapus, Diganti Sistem Penilaian Berbobot Penalaran

“Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana.

Nanti sudah dihitung. Saya kira kami mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” tegasnya.

Konsekuensi dari sisten evaluasi semacam ini menurut mantan gubernur DKI Jakarta, menjadikan sekolah bakal ada nilainya.

“Mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” kata Jokowi.
Baca Juga:

Nadiem Makarim Ubah Ujian Sekolah dan UN, Begini Alasannya

Dia menambahkan, penanganan teknis asesmen kompetensi hingga survei karakter secara teknis maupun kebijakannya berada di pemerintah pusat

 

Sumber :

https://linda134.student.unidar.ac.id/2019/12/homedesignmakeoverapk.html

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan – tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah-masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian dari para regulator, investor dan analis.
 PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN BISNIS MELALUI INTERN
      World Wide Web semakin banyak digunakan sebagai saluran penyebaran informasi, dimana media cetak sekarang memainkan peranan sekunder. Bahasa Pelaporan Usaha (Extensible Business Reporting Language – XBRL) merupakan tahap awal revolusi pelaporan keuangan. Bahasa komputer ini dibangung ke dalam hampir seluruh software untuk pelaporan akuntansi dan keuangan yang akan dikeluarkan di masa depan, dan kebanyakan pengguna tidak perlu lagi mempelajari bagaimana mengolahnya sehingga secara langsung dapat menikmati manfaatnya.
PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN DI NEGARA-NEGARA PASAR BERKEMBANG
     Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaa dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju. Namun demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan kredibel di Negara-negara pasar berkembang semakin banyak regulator memberikan respons terhadap permintaan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan aturan.
 IMPLIKASI BAGI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN PARA MANAJER
      Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib, tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah menerapkan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka. Lagipula, para manajer yang memutuskan untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh para investor dan analis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi, dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan pengungkapan yang ketat.
 Sumber:
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005. Sumber : Choi, Frederick D. S. dan Gary K. Meek. International Accounting. Buku 1 Edisi 6. 2010: Salemba Empat.
PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN

PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN

PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN

 PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN
PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN
Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Anglo Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Di pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat. Di kebanyakan negara-negara lain (seperti Prancis, Jepang dan beberapa negara pasar yang berkembang), Kepemilikan saham masih masih tetap sangat terkonsentrasi dan bank (dan atau pemilik keluarga) secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Bank-bank ini, kalangan dalam dan lainnya memperoleh banyak informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan.
 PENGUNGKAPAN SUKARELA
    Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan saat mendatang secara sukarela. Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Manajer memiliki informasi yang lebih baik dari pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Manajer berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Pemilihan pengungkapan manajer mencerminkan keseluruhan akibat keperluan pengungkapan dan insentif mereka untuk menguraikan informasi dengan sukarela. Sejumlah aturan, seperti aturan akuntansi dan pengungkapan, dan pengesahan oleh pihak ketiga (seperti auditing) dapat memperbaiki berfungsinya pasar. Aturan akuntansi mencoba mengurangi kemampuan manjer dalam mencatat transaksi-transaksi ekonomi dengan carayang tidak mewakili kepentingan terbaik pemegang saham. Aturan pengungkapan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat.
KETENTUAN PENGUNGKAPAN WAJIB
     Bursa efek dan badan regulator pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestik. Setiap informasi yang diumumkan, yang dibagikan kepada para pemegang saham atau yang dilaporkan kepada badan regulator di pasar domestik. Namun demikian, kebanyakan negara tidak mengawasi atau menegakkan pelaksanaan ketentuan ”kesesuaian pengungkapan antar wilayah (yuridiksi).” Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Negara-negara Anglo Amerika seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang ditegakkan secara luas dan ketat. Sebaliknya, perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara lain seperti Cina contohnya, yang melarang insider trading (perdagangan yang melibatkan kalangan dalam) sedangkan penegakan hukum yang lemah membuat penegakan aturan ini hampir tidak ada.
 KEBUTUHAN PENGATURAN PENGUNGKAPAN
    Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, dimana akan meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pasar keseluruhan.
 PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN SEC AMERIKA SERIKAT
      Secara umum SEC mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik. Syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di AS, sebaliknya sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal AS.
 PRAKTIK PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN
       Aturan pengungkapan sangat berbeda di seluruh dunia dalam beberapa hal seperti laporan arus kas dan perubahan ekuitas, transaksi pihak terkait, pelaporan segmen, nilai wajar aktiva dan kewajiban keuangan dan laba per saham. Pada bagian ini perhatian dipusatkan pada:
  1. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan“Informasi yang melihat ke masa depan” yang mencakup
  •  ramalan pendapatan, laba rugi, laba rugi per saham (EPS), pengeluaran modal, dan pos keuangan lainnya
  • informasi prospektif mengenai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, periode fiskal, dan proyeksi jumlah
  • laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan.
  • Kebanyakan perusahaan di masing-masing negara menyajikan pengungkapan informasi mengenai rencana dan tujuan manjemen. Sebaliknya lebih sedikit perusahaan yang mengungkapkan ramalan, dari paling rendah dua perusahaan di Jepang dan paling tinggi 31 perusahaan di Amerika Serikat. Kebanyakan ramalan di AS dan Jerman menyangkut pengeluaran modal, bukan laba dan penjualan.

 

    2.   Pengungkapan segmen
       Permintaan investor dan analis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Contoh, para analis keuangan di Amerika secara konsisten telah meminta data laporan dalam bentuk disagregat yang jauh lebih detail dari yang ada sekarang. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan.
    3.  Laporan arus kas dan arus dana IFRS dan standar akuntansi di Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah besar negara-negara lain mengharuskan penyajian laporan arus kas.
   4. Pengungkapan tanggung jawab sosial Saat ini perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) – karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum. Informasi mengenai kesejahteraan karyawan telah lama menjadi perhatian bagi organisasi buruh. Bidang permasalahan yang yang menjadi perhatian terkait dengan kondisi kerja, keamanan pekerjaan, kesetaraan dalam kesempatan, keanekaragaman angkatan kerja dan tenaga kerja anak-anak. Pengungkapan karyawan juga diminati oleh para investor karena memberikan masukan berharga mengenai hubungan kerja, biaya, dan produktivitas perusahaan.
  5.   Pengungkapan khusus bagi para pengguna laporan keuangan non domestik dan atas prinsip akuntansi yang digunakan Laporan keuangan dapat berisi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi para pengguna laporan keuangan nondomestik. Pengungkapan yang dimaksud seperti :
  • ”Penyajian ulang untuk kenyamanan” informasi keuangan ke dalam mata uang non domestic
  • Penyajian ulang hasil dan posisi keuangan secara terbatas menurut keompok kedua standar akuntansi
  • Satu set lengkap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kelompok kesua standar akuntansi; dan beberapa pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip akuntansi yang banyak digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain.

 

       Banyak perusahaan di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama juga melakukan penerjemahan seluruh laporan tahunan dari bahasa negara asal ke dalam bahasa Inggris. Juga, beberapa perusahaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara lebih luas daripada standar domestik (khususnya IFRS atau GAAP AS) atau yang sesuai dengan baik standar domestik maupun kelompok kedua prinsip akuntansi.
Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian

Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian

Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian

Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian
Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian

Pengunaan Website Untuk memperoleh informasi Penelitian Perusahaan

Untuk Memperoleh Informasi Penelitian Perusahaan Banyak perusahaan belum memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi perusahaan melalui website, baik untuk informasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi bagi investor, kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan yang tidak mengupdate informasi-informasi yang disajikan.

  1. internet Financial and Sustainability Reporting

Semenjak tahun 1995, terdapat perkembangan penelitian empiris terkait dengan Internet Financial Reporting (IFR) yang merefleksikan perkembangan bentuk pengungkapan informasi perusahaan. Beberapa penelitian menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan dalam website perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pirchegger dan Wagenhofer (1999) dan Sasongko dan Luciana (2008a). Beberapa penelitian menguji sifat dan perluasan pelaporan keuangan pada website perusahaan sebagai instrument yang menghubungan dengan stakeholder.

  1. Corporate Social Responsibility

Pemahaman dan kesadaran dari entitas bisnis untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya minimasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif aktivitas operasional perusahaan menuju pembangunan berkelanutan inilah yang kini dipahami sebagai CSR (Corporate Social Responbility. Menguatnya paradigma pembangunan berkelanjutan dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR membuat pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dianggap sama pentingnya dengan pelaporan kinerja ekonomi. Masalah terbesarnya adalah bahwa mutu laporan-laporan nonfinansial memang belumlah sebaik mutu laporan finansial. Selain usianya yang terpaut jauh (>500 vs. 10-20 tahun), kesenjangan di antara keduanya ditandai oleh derajat keformalan, pihak yang dituju, serta interval laporan.

Gazdar (2007) menyatakan ada empat hal yang membuat mengapa pelaporan nonfinansial ini menjadi sangat penting:

Pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Semakin transparen perusahaan dalam aspek-aspek yang dituntut oleh seluruh pemangku kepentingannya, semakin tinggi pulalah reputasi perusahaan. Tentu saja, kalau kinerja yang dilaporkan itu baik dan valid. Karenanya, perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerjanya dengan sungguh-sungguh. Validitas juga sangat penting, karena pemangku kepentingan tidak akan pernah memaafkan perusahaan yang melakukan pembohongan publik.

Kedua, melayani tuntutan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terpengaruh oleh dan bisa memengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tentu saja, mereka yang terpengaruh hidupnya oleh perusahaan berhak untuk mengetahui aspek-aspek yang bersentuhan dengan kehidupan mereka. Mereka yang bisa memengaruhi perusahaan sangat perlu untuk mendapat informasi yang benar, sehingga pengaruh mereka bisa diarahkan ke tujuan yang tepat.

Ketiga, membantu perusahaan dalam membuat berbagai keputusan. Laporan kinerja yang baik tentu saja akan memuat indikator-indikator yang akan membantu perusahaan melihat kekuatan dan kelemahan dirinya. Perusahaan bisa sedikit lebih tenang dalam aspek yang indikator-indikatornya menunjukkan kekuatan. Di sisi lain, perusahaan perlu mencurahkan sumberdaya yang lebih besar untuk aspek-aspek yang tampak masih lemah. Perusahaan memilikiLaporan periodik dengan indikator yang konsisten sangat diperlukan di sini, sehingga naik turunnya kinerja bisa terpantau dan disikapi dengan keputusanyang tepat.
Keempat, membuat investor dengan mudah memahami kinerja perusahaan. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di atas, ada kebutuhan yang semakin tinggi dari investor untuk bisa mengetahui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Para investor jangka panjang benar-benar ingin mengetahui apakah modal yang ditanamkannya aman atau tidak. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk terus berlanjut usahanya, dan para investor tentu lebih berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Sumber : https://sorastudio.id/

Kemenristek Dikti Bikin Klaster Perguruan Tinggi, USU Peringkat Ketigabelas

Kemenristek Dikti Bikin Klaster Perguruan Tinggi, USU Peringkat Ketigabelas

Kemenristek Dikti Bikin Klaster Perguruan Tinggi, USU Peringkat Ketigabelas

Kemenristek Dikti Bikin Klaster Perguruan Tinggi, USU Peringkat Ketigabelas
Kemenristek Dikti Bikin Klaster Perguruan Tinggi, USU Peringkat Ketigabelas

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) kembali

mengumumkan klasterisasi peringkat perguruan tinggi (PT) terbaik Indonesia tahun 2019. Klasterisasi ini digunakan sebagai dasar Kemenristekdikti untuk meningkatkan kualitas PT di Indonesia.
“Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia. Dorongan ini menjadi sangat penting. Kalau kita sudah sampaikan ini, kita bisa lakukan pemetaan. Tujuannya pemetaan perguruan tinggi Kemenristekdikti bagaimana membuat kebijakan masing-masing yang ada di perguruan tinggi nanti, supaya nanti ke depan kita bisa mewujudkan perguruan tinggi berkualitas,” kata Menristekdikti, Mohamad Nasir, seperti dikutip dari situs Kemenristek Dikti, Minggu (18/8).

Selain itu, Nasir juga mengatakan, saat ini Kemenristekdikti sedang mengusulkan

kepada Presiden Jokowi dan Kemenkeu, agar PT dengan peringkat tertinggi mendapatkan apresiasi. Apresiasi tersebut diusulkan berbentuk endowment fund atau dana abadi untuk dialokasikan bagi riset di perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
“Kami ingin ajukan skema, siapa yang bisa masuk itu akan ada ‘endowment fund’ yang kami bangun, kami ajukan ke Presiden, saya mohon 10 triliun Rupiah untuk awal, supaya nanti kita bisa kembangkan untuk riset di perguruan tinggi tersebut, tapi bagaimana mekanismenya nanti kami akan atur. Ini bagaimana kita dorong perguruan tinggi kita bersaing lebih baik,” ungkap Nasir.

Nasir juga menegaskan, saat ini tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri

(PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Karena menurutnya, yang terpenting adalah kualitasnya. Oleh karena itu, dia mengapresiasi beberapa PTS yang mampu bersaing dengan PTN dan berada pada klaster 2.
Pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 ini berfokus pada indikator yang berbasis output – outcome Base. Yakni dengan melihat Kinerja Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%) serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%). Penambahan indikator baru tersebut merupakan upaya agar PT dapat secara aktif merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja.
“Dengan perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan perguruan tinggi didorong untuk lebih menekankan produk atau luaran pendidikan tinggi yang berkualitas yaitu dengan pemberian bobot output yang lebih besar dari bobot input,” ujar Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo.
Sertifikasi ulang

Sertifikasi ulang

Sertifikasi ulang

Sertifikasi ulang
Sertifikasi ulang

6.5.1 LSP harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
6.5.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi
profesi yang disertifikasi.

6.6 Penggunaan sertifikat
6.6.1 LSP harus mensyaratkan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan untuk:
a) memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
b) menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
c) tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
d) menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
e) tidak menyalahgunakan sertifikat.
6.6.2 Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll, harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.

Baca Juga :

Keputusan sertifikasi

Keputusan sertifikasi

Keputusan sertifikasi

Keputusan sertifikasi
Keputusan sertifikasi

6.3.1 Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.
6.3.2 LSP harus memberikan sertifikasi kepada semua Profesi yang disertifikasi. LSP harus memelihara kepemilikan sertifikat. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangi atau disahkan oleh Personel LSP yang bertanggung jawab.
6.3.3 Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut:
a) nama Personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat;
b) nama lembaga sertifikasi;
acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam sertifikasi; ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya; tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku;

6.4.1 LSP harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan.
6.4.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi Personel
yang disertifikasi.

Sumber : https://pesantrenkilat.id/

Proses sertifikasi

Proses sertifikasi

Proses sertifikasi

Proses sertifikasi
Proses sertifikasi

6.1 Permohonan
6.1.1 Berdasarkan permintaan pemohon, LSP harus memberikan uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu LSP memberikan dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (lihat 6.6.2).
6.1.2 LSP harus mensyaratkan kelengkapan permohonan, yang ditandatangi oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup:
a) lingkup sertifikasi yang diajukan;
b) pernyataan bahwa profesi yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi;
c) rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan rekomendasi;
d) informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi Profesi.

6.2.1 LSP harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
LSP mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;
LSP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya; pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema.
6.2.2 LSP harus menguji kompetensi profesi berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain.
6.2.3 Ujian harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon.
6.2.4 LSP harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil ujian, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

Sumber :https://obatwasirambeien.id/

Fakultas Pertanian UMI PKL untuk Menciptakan Tenaga Profesional Muda

Fakultas Pertanian UMI PKL untuk Menciptakan Tenaga Profesional Muda

Fakultas Pertanian UMI PKL untuk Menciptakan Tenaga Profesional Muda

Fakultas Pertanian UMI PKL untuk Menciptakan Tenaga Profesional Muda
Fakultas Pertanian UMI PKL untuk Menciptakan Tenaga Profesional Muda

Fakultas Pertanian UMI rutin setiap tahunnya, tepatnya Agustus mengutus mahasiswanya

untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di berbagai instansi perkebunan/industri di Sumut yang berkaitan dengan pertanian.
“Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan program kurikulum pengembangan wawasan, pengalaman dan pengetahuan praktis mahasiswa melalui program-program/usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau swasta,” kata Dekan FP UMI Ir Berton EL Tobing MSi di Medan saat menerima pelaporan kembalinya mahasiswa yang PKL, Senin (2/9).

Praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dilaksanakan agar mereka dapat lebih mengenal

kegiatan-kegiatan nyata dalam ruang lingkup pertanian dan industri pertanian atau bidang usaha lain.
Program tersebut merupakan suatu kerja sama antara Fakultas Pertanian Universitas Methodist Indonesia dengan industri pertanian atau usaha bidang pertanian, yang dengan sungguh-sungguh menanganinya untuk suatu tujuan bersama yaitu menciptakan tenaga profesional muda yang siap ditempatkan di lapangan kerja.

Industri maupun bidang usaha merupakan sebuah laboratorium yang berada di luar kampus

, tempat mahasiswa menerima bimbingan yang sangat berarti dalam bentuk pelatihan serta pengenalan sistem operasional, etika perusahaan, organisasi dan hirarki perusahaan, perilaku dan sebagainya.
“Program ini juga diharapkan dapat memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua belah pihak yaitu kampus dan industri di bidang pertanian,” kata Dekan.