Pada Era tahun 2000-an

 Pada Era tahun 2000-an

Pada era ini selera masyarakat lebih ke group-group musik di bandingkan dengan penyanyi yang bersolo karir. Beberapa penyanyi solo yang sempat berjaya perlahan redup di masa ini. Nama-nama yang masih bertahan hanya beberap gelintir, semisal; Krisdayanti, Chrisye, Titi Dj, dan Glen. Selebihnya musik di dominasi oleh group-group musik yang makin ramai oleh para pendatang baru. Nama-nama seperti; Peterpen, Ungu, Dewa, Gigi,Ten 2 Five, Maliq d esential, Samson, Nidji, dan  Radja seakan mendominasi ruang musik Indonesia. beberpa solois memang ada yang baru dan berhasil tapi tetep gaungnya masih kalah. nama-nama seperti; Tompi, Rio Febrian, Resa Herlambang, Bunga c Lestari, Shanty, Dewi sandra semoga masih tetap bisa bersaing di tahun-tahun berikutnya.

Tapi yang pasti era ini adalah era emasnya musik Indonesia de tengah lesunya musik di dunia International musik Indonesia malah berjaya, bahkan sampai ke negeri tetangga. Jayalah terus Musik Indonesia!

BAB III

PENUTUPAN

KESIMPULAN

        Musik sudah ada sejak zaman dimana manusia pertama kali hadir. Perkembangan seni musik sangat pesat dikarenakan banyaknya penemuan-penemuan baru terutama di bidang kebudayaan

Seni musik berkembang sangat luas,manusia dapat mengekspresikan perasaannya dengan musik. Sebagai peminat Seni musik,kita harus Menyatukan keberagaman menjadi keunikan. Yang membuat musik terlihat dan terdengar indah.

Sumber :

https://littlehorribles.com/

      

 

Pada Era Tahun 80-an

Pada Era Tahun 80-an

Pada era ini jenis lagu yang mendominasi adalah lagu pop yang mendayu-dayu, bertempo lambat dan cenderung berkesan cengeng. Rinto Harahap, Pance pondaaq, Aryanto, dan Obbie Mesakh adalah nama-nama pencipta lagu yang cukup produktif di era ini.Yup inilah masanya lagu patah hati! Nama-nama seperti; Nia Daniaty, Betharia Sonata, Ratih Purwasih, Iis Sugianto, adalah beberapa nama yang merupakan spesialis lagu sedih. Lagu-lagu balada juga lumayan laku ini mungkin karena temponya lambat juga. Nama seperti Ebiet G Ade dan Franky and Jane sangat familiar juga waktu itu.,  Saya masih ingat betul betapa lagu-lagu mereka begitu melekat di hati pendengarnya, kakak saya yang waktu itu masih SMP, punya 4 buah buku tulis tebal yang khusus mencatat lirik lagu-lagu mereka. Bahkan boleh di bilang saya aja yang waktu itu masih kelas 2 SD sudah hafal hampir seluruh lagu yang hits di era itu! Biasanya sambil menunggu padi yang menguning agar tidak di serang burung pipit, kita nyanyi-nyanyi lagu itu secara koor (rame-rame) di atas ranggon (dangau di tengah sawah yang bertingkat!) kayaknya seru. Beberapa lagu sempat menjadi fenomenal. Diantaranya lagu ‘gelas-gelas kaca’ dan lagu ‘hati yang luka’ milik Betharia Sonata. Lagu yang berjudul ” Aku masih seperti yang dulu’, yang di nyanyikan Dian Piesesha bahkan sampai terjual 2 juta kopi. Angka yang sangat fenomenal waktu itu, dan rekord ini baru di kalahkan oleh Sheila on7 belasan tahun berikutnya lewat lagu ‘Dan’ serta ‘Kita’ ! Harmoko  yang waktu itu menjabat sebagai mentri Penerangan, menyebut lagu mereka sebagai lagu ‘ngak-ngik-ngok’ dan melarang peredaran lagu-lagu jenis ini dengan alasan, membuat mental bangsa menjadi lemah, masyarakat jadi cengeng dan malas bekerja.Tapi apa ada korelasinya? Dan apa itu sudah sesuai dengan kapasitas dia sebagai mentri penerangan untuk melakukan pelarangan terhadap sebuah aliran musik?

Di tengah derasnya aliran cengeng sebenarnya ada beberapa musisi yang tetap konsisten dengan aliran mereka yang tidak terbawa arus untuk memainkan musik yang meratap-ratap. Diantaranya ada Fariz RM, Vina Panduwinata, Gombloh dll. Musik mereka sering disebut sebagai musik pop kreatif. Lagu Vina yang berjudul ‘Burung Camar’ bahkan jadi hits dimana-mana.

Di era ini musik rock juga sempat berjaya meski hanya sebentar, beberapa nama seperti, Ikang Fauzy, Nicky Astria, Gito Rollies, dan beberapa group rock seperti Goodbles yang kemudian berubah menjadi GONG 2000 sempat berkibar. Nicky Astria bahkan manjadi ikon Rocker cewek Indonesia setelah era-nya Euis darliah.Group-group musik baru pun mulai bermunculan di akhir era ini (tepatnya di 90-an awal kali) seperti; Dewa 19, Slank, Boomerang, Vodoo, dan masih banyak lagi group-group musik rock lainnya yang hanya numpang lewat doang!

  1. Pada Era tahun 90-an

Setelah Mentri Harmoko melakukan pelarangan terhadap musik ,ngak-ngik-ngok’ akhirnya, aliran musik cengeng ini menjadi surut, dan musik pop Indonesia seperti kehilangan arah. Dampak positifnya musik dangdut menjadi lebih hidup dan meriah. Bahkan banyak dari para penyanyi yang tadinya beralirab pop dan rock beralih ke dangdut dan kemudian tercipta jenis musik baru yaitu pop dangdut! Obbie mesakh sukses menciptakan lagu ‘mobil dan Bensin’ yang dinyanyikan santa Hokki, dan kemudian jenis lagu ini seperti merajalela. Bom berikutnya lagu yang berjudul; ‘Gantengnya Pacarku’ yang dinyanyikan Nini karlina semakinmemperkuat eksistensi musik jenis ini yang akhirnya mengarah ke jenis musik rancak sedikit disco? Jefry Bule kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pencipta lagu musik jenis ini. Karya-karyanya banyak yang menjadi Hirts. Doel sumbang pun yang biasanya menyanyikan lagu daerah dan protes sosial mencoba keberuntungan di jenis musik ini dan sukses dengan lagu ‘Kamu’ ‘pun Ahmad albar yang notabene penyanyi beraliran rock akhirnya ikut terseret dan menyanyikan lagu ‘ Zakiyah’.

Group-group musik baru sebenarnya juga ada beberapa yang potensial dan mencetak hits yang lumayan, tapi gaungnya tetap kalah. Ada Dewa 19 dengan lagu ‘Kangen’nya, Slank dengan lagu ‘Terlalu manis’ dan Indra Lesmana dengan lagu ‘Aku ingin bebas’ ada beberapa lagi yang saya lupa sebutkan.

Sumber :

https://finbarroreilly.com/

 

Manpulasi atau Kebohongan

Manpulasi atau Kebohongan? Sama saja

Sesungguhnya tidak ada subsidi BBM yang diterima rakyat sebagaimana sebagaimana yang di katakan pemerintah, yang dimaksud dengan subsidi oleh pemerintah adalah selisih antara harga jual pasar BBM dengan harga yang dijual di dalam negeri. padahal tidak semua produk minyak yang dikonsumsi nasional diperoleh diperoleh dari sumber impor. selain itu perusahaan nasional dalam hal ini pertamina beroperasi sebagai perusahaan swasta pada tingkat ekonomi yang menguntungkan.

Banyak pihak yang mempertanyakan berapa besarnya biaya produksi BBM. Kwik Kian Gie, salah seorang pengamat dan juga mantan menteri perekonomian pada masa pemerintahan Megawati menyatakan bahwa biaya produksi BBM, dari proses eksplorasi hingga tiba di tangan konsumen sesungguhnya sangat rendah dan berbeda sekali dengan logika umum yang diwacanakan oleh kalangan bisnis dan pemerintah.

Berdasarkan data seluruh produksi Pertamina pada tahun 2007, sebesar 392 juta barel, maka biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap liter BBM hanya sebesar Rp. 3.740 per liter. Angka tersebut diperoleh dari pembagian antara seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi BBM dengan jumlah produksi BBM.

Komponen terbesar dalam biaya produksi BBM adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku diperoleh Pertamina dari perusahaan perusahaan asing di sektor hulu yang memproduksi minyak mentah. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu oleh perusahaan-perusahaan baik oleh Pertamina maupun perusahaan asing di Indonesia untuk mendapatkan minyak mentah, dibiayai oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh pengganti seluruh biaya produksi mereka melalui cost recovery.

Jika kita menganggap biaya cost recovery yang dikelurkan oleh Negara sebagai biaya bahan baku yang ditanggung oleh Pertamina, maka biaya pengadaan BBM untuk setiap liternya hanya sebesar Rp 293,6 per liter BBM. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan Pertamina, diluar biaya bahan baku. Sementara jika komponen crude oil import saja yang dimasukkan sebagai komponen bahan baku yang harus dikeluarkan Pertamina, yaitu nilai pembelian 166 juta barel minyak mentah, maka biaya produksi per liter BBM hanya sebesar Rp. 2.361 per liter.

Memperhatikan struktur biaya dan pendapatan perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan BBM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan produsen BBM yang saat ini seluruhnya adalah entitas bisnis dengan perolehankeuntungan yang sangat besar. Didukung oleh daya serap pasar yang besar bagi produk BBM yang sangat luas dan tingkat keketrgantungan masyarakat yang sangat tinggi, maka dapat dipastikan bahwa BBM yang diproduksi sudah pasti laku terjual habis.

Memperbesar Keuntungan Pebisnis Migas

Memperbesar Keuntungan Pebisnis Migas

Keadaan tersebut semakin mempersulit keadaan yang dialami rakyat yang sedang berada dalam situasi krisis yang akut. Rakyat dipaksa mensubsidi pemerintahnya agar tetap memiliki uang untuk dapat membiayai penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia harus membeli minyaknya sendiri dengan harga yang relatif mahal[22] agar pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari sumber daya alam migas dalam jumlah besar untuk menutup defisit dalam APBN.

Meski telah diketahui sedemikian besarnya uang yang harus dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk pembelian BBM, pemerintah tidak mengubah cara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya dari berbagai sumber energi fosil lain, yang masih tersedia cukup banyak. Gas menjadi komoditas penting bagi perdagangan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mengeksploitasi gas sebanyak-banyaknya untuk diekspor.

Liberalisasi migas tidak hanya menguntungkan perusahan-perusahaan migas di sektor hulu. Ribuan perusahaan memperoleh keuntungan atas perubahan sistem pengelolaan migas, sejak penguasaan berpindah dari tangan negara ke tangan perusahaan-perusahaan swasta. Sedikitnya ada 16 jenis kegiatan di sektor hilir (distribusi dan perdagangan minyak) menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang memperoleh izin usaha dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan setiap margin keuntungan yang dapat diraih dalam seluruh tahapan produksi-distribusi hingga minyak tersebut sampai di tangan konsumen.

Kenaikan harga BBM sudah pasti menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan-perusahaan minyak, baik yang beroperasi di sektor hulu maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor distribusi. Ini sudah menjadi logika yang umum dalam ekonomi, bahwa kenaikan harga akan meningkatkan keuntungan produsen dan distributor, apalagi jika kenaikan harga tersebut diciptakan atau direkayasa oleh perusahaan-perusahaan minyak itu sendiri dengan cara mengurangi produksi. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dengan asumsi bahwa revenue yang dapat diperoleh pada tingkat produksi rendah jauh lebih besar dibandingkan dengan revenue pada tingkat produksi yang tinggi.

Perusahaan bisnis negara Pertamina 2008 memperoleh laba Rp25 triliun, meski lebih rendah dari target awal sekitar Rp34 triliun yang dipicu oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia. Dirut Pertamina Ari Hernanto Soemarno mengatakan hingga kuartal ketiga tahun ini, laba bersih unaudited telah mencapai Rp24,90 triliun. Perolehan laba itu, tuturnya, telah melampaui laba bersih yang ditorehkan perseroan tahun lalu yang mencapai Rp24,46 triliun. “Masih ada tambahan beberapa triliun lagi hingga akhir tahun nanti. Setidaknya hingga akhir tahun Pertamina memastikan mendapatkan laba bersih setelah pajak di atas Rp25 triliun,”.[23]

Data menunjukkan nilai penjualan yang diperoleh oleh perusahaan minyak di Indonesia, baik penjualan BBM bersubsidi maupun penjualan BBM Non Subsidi. Perhitungan tersebut dengan menggunakan jumlah konsumsi BBM tahun 2007 dikalikan dengan harga BBM yang telah diberlakukan oleh pemerintah tahun 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai konsumsi berbagai produk BBM orang Indonesia mencapai Rp. 502,741 triliun.

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/

Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Penetapan harga minyak pada tingkat harga internasional diberlakukan tanpa mengindahkan kondisi obyektif perekonomian nasional. Kebijakan liberalisasi sektor energi ini dijalankan sesuai keinginan lembaga-lembaga pemberi hutang (Internasional Monetary Fund dan World Bank). Langkah liberalisasi yang ditempuh adalah menata sistem pasar terbuka di sektor hilir migas, dalam hal ini adalah perdagangan migas dengan mengubah Undang-Undang Migas yang semula mengatur tata penguasaan, produksi dan distribusi migas di dalam negeri.

Lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menandai berakhirnya penyediaan BBM domestik oleh Pertamina pada sejak tanggal 23 November 2005. Undang-undang tersebut mengakhiri monopoli Pertamina dan menyerahkan urusan perdagangan BBM kepada mekanisme pasar.

Sepanjang tahun 2005, telah terjadi dua kali kenaikan harga BBM yakni di bulan Maret dan Oktober. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No 22 tahun 2005 menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata 29% per 1 maret 2005. Harga BBM kembali mengalami kenaikan pada tanggal 23 mei 2008 Pemerintahan SBY-JK kembali menaikan harga BBM. hingga 28,7% dari harga pada tahun 2005.

Kenaikan harga ini berimplikasi langsung terhadap mahalnya biaya yang dikeluarkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi pada kondisi tidak normal seperti kelangkaan BBM yang sering terjadi beberapa waktu terakhir sehingga rakyat harus membayar lebih tinggi dari patokan harga pemerintah. Ironisnya, kelangkaan BBM justru terjadi di daerah-daerah kaya minyak. Seperti kelangkaan minyak tanah yang melanda wilayah Riau selama bulan Desember 2006 hingga Januari 2007 yag menyebabkan rakyat membeli dengan harga Rp 8,000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di pangkalan hanya Rp 2600 liter. [19]

Gambaran diatas mencerminkan bahwa BBM adalah barang konsumsi yang kedudukannya semakin penting, tidak ubahnya seperti barang kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat dan usaha ekonomi mutlak memerlukan ketersediaan bahan bakar minyak agar dapat bertahan dan berproduksi. Dan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan energi yang harganya semakin tinggi , masyarakat harus mengorbankan hampir separuh dari pendapatan mereka setiap bulannya. Jika ditambah dengan konsumsi energi listrik[20] yang terkait erat dengan BBM, maka nilai konsumsi per kapita energi masyarakat Indonesia mencapai Rp. 129.440,2. Nilai tersebut hampir setara dengan nilai konsumsi makanan per kapita penduduk dan mencapai 49 % konsumsi per kapita masyarakat Indonesia.

Obral Kekayaan Rakyat Kepada Asing

Orientasi produksi minyak untuk eksport belum berubah selama puluhan tahun terakhir. Ditengah fenomena kelangkaan minyak nasional, ekspor migas yang besar telah menjadi tujuan utama ekploitasi minyak di Indonesia. Kegiatan ekspor dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi negara –negara maju.

Pada tahun 2004, Caltek menjadi perusahaan dengan jumlah produksi minyak paling besar, menguasai 56 persen produksi dibandingkan perusahaan besar lainnya seperti CNOOC, Total Fina / ELF, Unocal, EXSPAN, BP, dll. Sepuluh perusahaan asing terbesar tersebut menguasai 84 persen produksi minyak di Indonesia. Nilai produksi sebesar 14,253 miliar dolar atau mencapai 2.5 kali lipat dibandingkan seluruh investasi sektor migas pada tahun 2004 yang hanya sebesar 5,560 miliar dolar AS.

Pendapatan ekspor yang besar telah memperkuat alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap mengekspor produksi mereka ke negara-negara Industri maju yang menjadi asal dari investasi minyak. Kepala divisi komunikasi dan hubungan masyarakat Total E&P Indonesie, Ananda Idris tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa mereka mengembangkan lapangan-lapangan baru semata untuk menjaga produksi gas agar bisa memenuhi kebutuhan ekspor.[21]

Kebijakan nsemacam itu muncul dikarenakan perusahaan minyak asing dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan yang ditugaskan oleh pemerintah mereka dalam rangka melakukan investasi pencarian minyak di negara lain. hasil yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut sudah pasti akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi di negeri-negeri mereka.

 

Sumber :

https://fgth.uk/

Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Manajemen operasi terdiri atas dua kata yaitu manajemen dan operasi.

Operasi sendiri merupakan suatu kegiatan mentransformasikan input menjadi output. Dengan demikian manajemen operasi yang merupakan sebuah kegiatan dimana untuk mengatur secara optimal dalam proses transformasi input menjadi output.

Jadi pengertian manajemen operasional adalah

suatu kegiatan pengelolaan secara optimal dalam penggunaan faktor produksinya seperti tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa. Aktivitas ini merupakan proses kegiatan yang memerlukan satu atau lebih dari input, merubah dan menambah nilai pada input tersebut, sehingga dapat memberikan satu atau lebih output bagi pelanggan. Input terdiri atas sumber daya manusia (tenaga kerja), modal (peralatan dan fasilitas), pembelian bahan baku, jasa, tanah, dan energi. Sedangkan outputnya sendiri adalah barang dan jasa.
Proses Transformasi

Masukan berupa semua sumber daya yang diperlukan (misal;material, modal, peralatan)

sedangkan keluaran berupa barang jadi, barang setengah jadi atau jasa. Proses ini dilengkapi kegiatan umpan balik untuk memastikan keluaran yang diperoleh sesuai yang dikehendaki.

 

Little Quality (kualitas kecil), merupakan

tranformasi yang sederhana yaitu proses perubahan input menjadi output, sehingga menimbulkan nilai tambah. Dari ouput akan memberikan feed back untuk perbaikan input.
Big Quality (Kualitas besar), transformasi bukan sekedar proses perubahan input menjadi output. Ketika perusahaan menyedikan input, ia akan berhubungan dengan supplier sebagai penyedia input serta pertimbangan nilai konsumen sebagai pertimbangan atas input yang digunakan. Hubungan dengan supplier pada saat ini bersifat partnership/rekan kerja. Output tersebut akan memberikan umpan balik/feed back berupa informasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini setiap kesalahan yang terjadi dalam ouput dapat dianalisis dari informasi yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar termasuk feed back dari konsumen


Baca Juga :

Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan

Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan

Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan

Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan
Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan

 

Pengertian Ciri-Ciri Dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi karena keterbatasan faktor-faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasanya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahandan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya.

 

Pengertian Kemiskinan

Menurut Hall dan Midgley kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi individu yang mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Menurut Soekanto kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan secara umum adalah kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan baik dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ciri-Ciri Kemiskinan

  1. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
  2. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
  3. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
  4. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
  5. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
  6. Ketiadaan  akses  terhadap lapangan  kerja  dan  mata  pencaharian  yang berkesinambungan.
  7. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
  8. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.

 

Pola Kemiskinan secara Sosiologis di Indonesia

  1. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi akibat ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.
  2. Kemiskinan Individu. Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.
  3. Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan social economics status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumahtangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial.

Dimensi Kemiskinan

  1. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.
  2. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara- negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
  3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
  4. Kemiskinan  yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan  subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekatdan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

Sumber: https://merkterbaru.id/

Pengertian Dan Prinsip Good Governance

Pengertian Dan Prinsip Good Governance

Pengertian Dan Prinsip Good Governance

Pengertian Dan Prinsip Good Governance
Pengertian Dan Prinsip Good Governance

 

Pengertian Dan Prinsip Good Governance

Pengertian Dan Prinsip Good Governance. Konseptualisasi good governance  lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance.

Pengertian Good Governance

Istilah governance sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang governance yang baru terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya.

Tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

Good governance  menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata

dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.

Konsep  good governance  adalah sebuah ideal type of governance, yang dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik. Beberapa pendapat malah tidak setuju dengan konsep good governance, karena dinilai terlalu bermuatan nilai-nilai ideologis.

Menurut Meutia Ganie Rachman good governance adalah sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Menurut Purwo Santoso dengan keyakinan bahwa konsep governance yang lebih ideal adalah Democratic Governance, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan masyarakat.Pada prinsipnya konsep ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konsep Good Governance, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.

Kunci utama memahami good governance adalah

pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance.

Prinsip-prinsip Good Governance

  1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
  2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
  3. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
  4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
  5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
  6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
  7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
  8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
  9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Sumber: https://appbrain.co.id/

Sengketa Konsumen

Sengketa Konsumen

Sengketa Konsumen

Sengketa Konsumen

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen memang tidak ada dijumpai tentang definisi atau pengertian dari Sengketa konsumen. Namun dalam beberapa pasal di tentukan adanya larangan bagi pelaku usaha yang apabila dilakukan dapat merugikan konsumen. Larangan yang dilakukan pelaku usaha inilah yang bisa menjadi sengketa konsumen.

Larangan bagi pelaku usaha yersebut ditentuken mulai pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

           Pasal 8 (Delapan) :

  1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
    3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
    4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
    5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
    6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
    7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
    8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
    9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
    10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar.
  3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

        Pasal 9 (Sembilan) :

  1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
    1. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
    2. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
    3. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
    4. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
    5. barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
    6. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
    7. barang tersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu.
    8. barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
    9. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
    10. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
    11. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
  2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
  3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.[11]

 

Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

  1. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

  1.              Hak konsumen sebagaimana dikemukakan pada pasal 4 Undang-Undang Perlidungan Konsumen antara lain:

    1. a)Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
    2. b)Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
    3. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
    4. d)Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
    5. e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
    6. f)Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
    7. g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
    8. h)Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
    9. i)Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. [8]

           Kewajiban konsumen antara lain:

    1. a)membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
    2. b)beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
    3. c)membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
    4. d)mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.[9]
    1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

       Hak Pelaku bisnis sebagaimana dikemukakan pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

    1. a)hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
    2. b)Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
    3. c)Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.
    4. d)Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
    5. e)Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

                         Kewajiban Pelaku Bianis antara lain sebagai berikut :

    1. bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
    2. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.
    3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
    4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
    5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .
    6. Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
    7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila berang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[10]
    1. Hak dan Kewajiban Konsumen

 

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/