BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjadi Sadikin

BPJS Kesehatan Jangan Sampai Rakyat Menjadi Sadikin

BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjadi Sadikin

BPJS Kesehatan Jangan Sampai Rakyat Menjadi Sadikin
BPJS Kesehatan Jangan Sampai Rakyat Menjadi Sadikin

Dalam rangka memperingati HUT BPJS Kesehatan yang ke-51, jajaran Direksi dan senior leaders BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan wilayah Jawa Timur menyambangi Desa Kedungdowo, Kecamatan Ploso, Jombang, Kamis (11/7/2019).

Hal itu dilakukan untuk memantau langsung implementasi program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) di kawasan tersebut. Selain itu juga untuk menjaring aspirasi masyarakat setempat demi menyempurnakan jalannya program jaminan kesehatan sosial.

“Alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus. Banyak warga yang hadir. Bahkan di desa ini 95 persen warga sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Mereka juga sudah mengerti aturan yang ada di program tersebut,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo, usai memberikan sosialisasi di balai desa setempat.
Baca Juga:

Menolak Sistem Rujukan Berjenjang, KPCDI Surati Kementerian Kesehatan
Pemkot Surabaya Biayai BPJS 550.386 Jiwa
Warga Miskin Bojonegoro Dibiayai Jadi Peserta BPJS

Selain warga, hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, Puskesmas,

Dinas Sosial (Dinsos), Camat Ploso Suwignyo, serta Kepala Desa Kadungdowo Wito. Di hadapan hadirin, Handaryo menjelaskan secara panjang lebar tentang pentingnya BPJS bagi masyarakat dan program JKN.

Handaryo mengatakan, JKN merupakan amanah Undang-undang Dasar 1945. Yakni, pemerintah harus hadir untuk kesejahteraan rakyatnya. BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga sangat cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang suka gotong royong.

“Karena menjadi peserta BPJS itu bukan untuk diri sendiri. Tapi juga bisa membantu orang lain.

Karena digotong oleh orang banyak, maka pembiayaan ketika peserta sakit ringan. Itulah yang dimaksud gotong-royong dalam BPJS. Jadi ini sangat cocok dengan karakter rakyat Indonesia,” ujarnya.

Handaryo menegaskan, BPJS Kesehatan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi miskin hanya karena sakit.

“Jangan sampai rakyat menjadi Sadikin atau sakit menjadi miskin. Untuk melindungi itu, ada BPJS Kesehatan

, karena pembiayaan menjadi ringan. Beban dipikul semua peserta, sehingga masyarakt bisa terlindungi,” tambah Handaryo.

Walhasil, program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Betapa tidak, untuk di Jatim, lanjut Handaryo peserta JKN-KIS sudah 28,7 juta orang, dari sekitar 40 juta jiwa warga Jatim. “Sementara di Jombang sudah 68 persen warga yang mengikuti BPJS Kesehatan,” katanya merinci.

 

Sumber :

http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?blku