Cita Hukum ( Rechtside) Pancasila

Cita Hukum ( Rechtside) Pancasila

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya. Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945.

Dalam upaya lebih memahami tentang Rechtside atau cita hukum, Koesnoe menyatakan bahwa cita hukum itu merupakan nilai hukum yang diramu dalam kesatuan dengan nilai-nilai lainnya, yang menunjukan pula sejauh mana fenomena kekuasaan terintgrasi padanya. Cita hukum itu meliputi segi formalnya, yaitu sebagai suatu wadah nilai-nilai hukum. Segi material cita hukum adalah sebagai nilai hukum yang telah diramu dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai, fenomena kekuasaan, menurut cita rasa budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabaran nya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan prilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelengaraan hukum. Dengan demikian, seyogyanya tata hukum itu merupakan sebuah exemplar ramitifikasi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Secara formal Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan menegara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal UUD tersebut. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar terdapat pada Pasal-Pasal UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Penjelasan UUD 1945 sendiri juga telah mengutarakan hal yang serupa, walaupun tidak menggunakan istilah norma dasar, melainkan dengan menyebutnya sebagai cita-cita hukum yang terwujud dari Pembukaan UUD 1945.

  1. Pembukaan UUD 1945

Dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 1999 ada kesepakatan yang dicapai dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, karena hal itu dipandang sudah final. Kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan itu sebenarnya adalah salah satu dari alasan utama dibalik keputusan fraksi-fraksi MPR untuk hanya mengubah UUD 1945. Hal ini bertalian dengan fakta bahwa pembukaan tidak hanya berisi pernyataan kemerdekaan, tetapi juga memuat Pancasila, Ideologi negara pemersatu bangsa. Kesepakatan tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dahulu pernah dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat sementara, penegasan tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dalam lampiran ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundang-undangan RI, Bagian I, No. 3 sub.c ,, dinyatakan bahwa:

“ pembukaan UUD 1945 sebagai permusyawaratan kemerdekaan yang terpeinci mengandung cita – cita luhur dari proklamasi 17 Agustus 1945  dan yang memuat tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu rangkaian dengan proklamasi 17 agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapa pun juga, termasuk MPR Hasil Pemilu, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD yang berwenang menetapkan dan mengubah isi pembukaan bearti pembubaran negara”.

Penegasan ini ada kemiripan dengan pendapat Notonegoro pada seminar Pancasila tahun 1955 yang mengatakan “pembukaan UUD 1945 itu merupakan pokok kaidah fundamental Negara Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan tetap terlekat kepada kelangsungan Negara Republik Indonesia atas Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 oleh karena itu, tidak dapat diubah dengan jalan hokum.

Menurut kajian Komisi Konstitusi, kesepakatan MPR untuk mempertahankan Pembukaan bukan sekedar didukung oleh kesepakatan nasional, namun mendapatkan pembenaran dari hal-hal sebagai berikut:

  1. Nilai dan Norma Dasar Negara (Staatsfundamentalnorm)

Pembukaan UUD 1945 sangat terkait dengan peristiwa Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai perjanjian luhur. Kemerdekaan merupakan pintu gerbang kemerdekaan republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Lebih dari itu, wujud konkrit Proklamasi secara historis terkait dengan Piagam Jakarta. Mengabadikan nilai-nilai terpuji bangsa juga dapat menjadi tali batin masyarakat indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan.

sumber :

https://apartemenjogja.id/battle-bros-apk/