Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Penetapan harga minyak pada tingkat harga internasional diberlakukan tanpa mengindahkan kondisi obyektif perekonomian nasional. Kebijakan liberalisasi sektor energi ini dijalankan sesuai keinginan lembaga-lembaga pemberi hutang (Internasional Monetary Fund dan World Bank). Langkah liberalisasi yang ditempuh adalah menata sistem pasar terbuka di sektor hilir migas, dalam hal ini adalah perdagangan migas dengan mengubah Undang-Undang Migas yang semula mengatur tata penguasaan, produksi dan distribusi migas di dalam negeri.

Lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menandai berakhirnya penyediaan BBM domestik oleh Pertamina pada sejak tanggal 23 November 2005. Undang-undang tersebut mengakhiri monopoli Pertamina dan menyerahkan urusan perdagangan BBM kepada mekanisme pasar.

Sepanjang tahun 2005, telah terjadi dua kali kenaikan harga BBM yakni di bulan Maret dan Oktober. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No 22 tahun 2005 menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata 29% per 1 maret 2005. Harga BBM kembali mengalami kenaikan pada tanggal 23 mei 2008 Pemerintahan SBY-JK kembali menaikan harga BBM. hingga 28,7% dari harga pada tahun 2005.

Kenaikan harga ini berimplikasi langsung terhadap mahalnya biaya yang dikeluarkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi pada kondisi tidak normal seperti kelangkaan BBM yang sering terjadi beberapa waktu terakhir sehingga rakyat harus membayar lebih tinggi dari patokan harga pemerintah. Ironisnya, kelangkaan BBM justru terjadi di daerah-daerah kaya minyak. Seperti kelangkaan minyak tanah yang melanda wilayah Riau selama bulan Desember 2006 hingga Januari 2007 yag menyebabkan rakyat membeli dengan harga Rp 8,000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di pangkalan hanya Rp 2600 liter. [19]

Gambaran diatas mencerminkan bahwa BBM adalah barang konsumsi yang kedudukannya semakin penting, tidak ubahnya seperti barang kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat dan usaha ekonomi mutlak memerlukan ketersediaan bahan bakar minyak agar dapat bertahan dan berproduksi. Dan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan energi yang harganya semakin tinggi , masyarakat harus mengorbankan hampir separuh dari pendapatan mereka setiap bulannya. Jika ditambah dengan konsumsi energi listrik[20] yang terkait erat dengan BBM, maka nilai konsumsi per kapita energi masyarakat Indonesia mencapai Rp. 129.440,2. Nilai tersebut hampir setara dengan nilai konsumsi makanan per kapita penduduk dan mencapai 49 % konsumsi per kapita masyarakat Indonesia.

Obral Kekayaan Rakyat Kepada Asing

Orientasi produksi minyak untuk eksport belum berubah selama puluhan tahun terakhir. Ditengah fenomena kelangkaan minyak nasional, ekspor migas yang besar telah menjadi tujuan utama ekploitasi minyak di Indonesia. Kegiatan ekspor dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi negara –negara maju.

Pada tahun 2004, Caltek menjadi perusahaan dengan jumlah produksi minyak paling besar, menguasai 56 persen produksi dibandingkan perusahaan besar lainnya seperti CNOOC, Total Fina / ELF, Unocal, EXSPAN, BP, dll. Sepuluh perusahaan asing terbesar tersebut menguasai 84 persen produksi minyak di Indonesia. Nilai produksi sebesar 14,253 miliar dolar atau mencapai 2.5 kali lipat dibandingkan seluruh investasi sektor migas pada tahun 2004 yang hanya sebesar 5,560 miliar dolar AS.

Pendapatan ekspor yang besar telah memperkuat alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap mengekspor produksi mereka ke negara-negara Industri maju yang menjadi asal dari investasi minyak. Kepala divisi komunikasi dan hubungan masyarakat Total E&P Indonesie, Ananda Idris tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa mereka mengembangkan lapangan-lapangan baru semata untuk menjaga produksi gas agar bisa memenuhi kebutuhan ekspor.[21]

Kebijakan nsemacam itu muncul dikarenakan perusahaan minyak asing dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan yang ditugaskan oleh pemerintah mereka dalam rangka melakukan investasi pencarian minyak di negara lain. hasil yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut sudah pasti akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi di negeri-negeri mereka.

 

Sumber :

https://fgth.uk/