Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Berkait dengan sistem pemerintahan, Mohammad Noor Syam menyatakan, bahwa: “sistem pemerintahan negara ini mencerminkan tatanan negara hukum dan tatanan Demokrasi Pancasila, dan dilaksanakan oleh kelembagaan negara”: Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Selanjutnya, dengan negara hukum ini, Mohammad Noor Syam[30] menyatakan bahwa negara sebagai rumah tangga bangsa, lebih-lebih dengan predikat negara hukum, mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi setiap manusia warganegara dan penduduk; bahkan juga demi kemerdekaan manusia. Prinsip keadilan dan kemerdekaan ini diajarkan para pemikir filsafat hukum, yang antara lain menyatakan: “The ideal of moral good is represented by an ideal human being; The ideal of justice is represented by an ideal social order”. Pada bagian lain dikemukakan: “Universally valid elements of the idea of the law area justice and legal certainty”[31]

Keadilan sebagai cita hukum hanya dapat ditegakkan oleh dan di dalam negara; karena negara mempunyai kewenangan atas nama seluruh rakyat, warga negara. Negara yang dapat menegakkan hukum hanyalah negara hukum (Rechtsstaat), demikian dikemukakan Friedmann[32] “The law must realize justice and the state must be a rechstsstaat”.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; yaitu sandang, pangan, papan, rasakeamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini dilaksanakan (diupayakan) berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Negara RI sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah tanggungjawab lembaga hukum semata-mata, melainkan tanggungjawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan tanggung jawab semua warga negara; artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh filsafat negara Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab rakyat warga negara menegakkan keadilan itu ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

Adapun menurut Hadjon[33], elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut :

1. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat

berdasarkan kerukunan;

2. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

3. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; dan

4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif,

2. upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan, dan

3. penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.

Sumber : https://filehippo.co.id/