Kinerja Agribisnis Sapi Potong  Indonesia

Kinerja Agribisnis Sapi Potong  Indonesia

           Pengembangan agribisnis sapi Potong di Indonesia pada masa lalu sangat minim.Tulang punggung dalam penyediaan daging sapi di indonesia hampir seluruhnya ditangan peternak rakyat yang umumnya skala kecil,hanya sebagai usaha sambilan atau cabang usaha  dan tersebar mengikuti penyebaran penduduk.Selain investasi pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana agribisnis sapi potong,hampir tidan ada investasi swasta (pengusaha swasta) dalam agribisnis sapi potong baru muncul tahun  1990 pada usaha penggemukan dan perdagangan daging sapi,setelah pemerintah membuka import sapi bakalan secara terbatas.

            Dalam upaya mendorong pertumbuhan populasi sekaligus untuk perbaikan mutu genetik sapi potong, maka pemerintah telah memasyarakatkan teknologi inseminasi buatan.Namun karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah,jangkauan inseminasi buatan masih terbatas.Hasil evaluasi sosial ekonomi pelaksanaan inseminasi buatan sapi potong di beberapa wilayah seperti lampung,jawa barat, dan jawa timur menunjukkan bahwa realisasi inseminasi buatan sapi potong masih sekitar 30-50 persen dari potensi akseptor (PSP-IPB,1986).Selain itu pada wilayah-wilayah pelayanan inseminasi buatan tersebut, ditemukan bahwa efisiensi reproduksi dari sapi potong  masih relatif rendah (sekitar 60 persen dari potensi efisiensi reproduksi).Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti keterlambatan diagnosa birahi dari peternak, gangguan organ reproduksi,kualitas pakan yang rendah, dan kesalahan teknis dari para inseminator.

           Rendahnya efisiensi reproduksi dan terbatasnya jangkauan inseminasi buatan menyebabkan pertumbuhan populasi sapi potong di indonesia rendah.Akibatnya laju pertumbuhan produksi daging sapi domestik juga relatif lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan permintaan daging sapi domestik.Ketidak seimbangan ini telah ikut menyebabkan  relatif mahalnya harga sapi di pasar domestik.

           Dalam keadaan demikian, pemerintah menghadapi masalah yang dilematis antara membela konsumen atau produsen.Dari sudut kepentingan konsumen, seharusnya pemerintah membebaskan import daging atau sapi bakalan, namun harus mengorbankan kepentingan agribisnis sapi potong domestik.Bila pemerintah melarang import daging dan sapi bakalan, harga daging sapi di pasar domestik akan melambung tinggi, sehingga merugikan konsumen.Tampaknya  pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berpihak pada kepentingan agribisnis sapi potong domestik sembari mencegah kenaikan harga daging sapi yang terlalu tinggi,dengan cara mengimport daging sapi dan sapi bakalan secara terkontrol.

            Secara teoritis,relatif mahalnya harga daging sapi di pasar domestik akan merangsang produsen sapi potong untuk meningkatkan produksinya.Fenomena ekonomi ini tampaknya tidak berjalan pada peternak rakyat.Hal ini banyak disebabkan karena usaha sapi potong bagi peternak rakyat masih bersifat sambilan dan cenderung berfungsi sebagai tabungan dan atau status sosial.Pada Pola dan peran usaha sapi potong peternak rakyat yang pengambilan keputusan bagi peternak rakyat,melainkan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan non ekonomi.

            Dengan kinerja agribisnis sapi potong yang demikian ,jelas sulit diharapkan menjadi andalan penyedian daging sapi dalam perdagangan bebas . Kalau kondisi agribisnis sapi potong yang demikian tetap berlangsung,dikhawatirkan akan terdersak oleh daging sapi import.Sebaliknya,bila pengadaan daging sapi dipenuhi sebagian besar oleh import akan menghadapi resiko dan mengorbankan devisa yang besar.Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah sekitar 220 juta jiwa dan konsumsi daging 2 kg saja, maka kita memerlukan sekitar 4 juta ekor sapi potong setiap tahunnya.Bila separuhnya saja dipenuhi oleh import,maka seluruh produksi sapi potong dari australia harus kita import.jelas hal ini mengorbankan devisa negara yang cukup besar.Selain itu untuk memperoleh sekitar 2 juta ekor sapi setiap tahun dari pasar internasional tidaklah mudah dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu,pilihan terbaik adalah mempercepat pertumbuhah agribisnis sapi potong di Indonesia.

Swasembada Daging Sapi sudah ditetapkan sejak tahun 2005, namun belum tercapai alias gagal, kemudian pemerintah pun mencanangkan Swasembada Daging Sapi 2010, juga belum tercapai, sehingga pemerintah harus mencanangkan kembali program Swasembada Daging Sapi 2014, sebagai bentuk indikasi pencapaian arah revitalisasi peternakan. Berdasarkan Tabel 2. volume impor (bakalan dan daging) diproyeksikan pada tahun 2010 (29,8 %), 2011 (24,5 %), 2012 (19,5 %), 2013 (14,7 %), dan 2014 (10 %) dari penyediaan total daging sapi di pasar domestik. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bahwa proyeksi tersebut berstatus “more likely” atau dianggap paling realistis, jadi dalam hal ini predikat swasembada daging yang hendak dicapai tahun 2014, masih didukung dengan toleransi impor sebesar 10 %.

 Tabel 3. Proyeksi penyediaan Daging Sapi tahun 2010-2014

Uraian Tahun
Eksport 2010 2011 2012 2013 2014
(000 ton)
Produksi Lokal 283           I  316,1         I 349,7         I 384,2       I 420,4
Import 120,1 102,4 84,7 66,3 46,7
Bakalan 46,4 35,2 26,8 20,3 15,4
Daging 73,8 67,2 57,9 46,0 31,2
Total Produksi lokal dan import 403,1 418,6 434,4 450,5 467,0
Persentase Import 29,8 % 24,5 % 19,5 % 14,7 % 10,0 %

Sumber :Blue Print PSDS Tahun 2014  (2010)

            Berdasarkan data impor yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun 2010, alokasi impor daging yang direncanakan 73,8 ribu ton, terpaksa harus ditambah menjadi 78,8 ribu ton.Berdasarkan data realisasi impor pada Tahun 2010, bahwa koreksi sasaran swasembada daging sapi tahun 2014 sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2010, hal ini menjadi isyarat penting terhadap kemampuan pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014.

            Hal yang paling ironis adalah bila realisasinya justru mengikuti skenario “pesimistic”, dimana Skenario untuk mencapai Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 harus disertai dengan terobosan yang benar-benar dapat dijalankan oleh Kementerian Pertanian menyangkut penyediaan bakalan/ daging sapi lokal, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi dan pengaturan stock daging sapi di dalam negeri, bila tidak dijalankan maka ketergantungan terhadap daging sapi impor justru akan semakin membengkak.

 2.4 Strategi dan Implementasi Pembangunan  Sistem Agribisnis Sapi Potong.

            Kegiatan ekonomi berbasis sapi potong tidak terlepas dari paradigma lama, bahwa pembangunan peternakan masih dilihat secara terbatas  yaitu sebagai usaha peternakan (on-farm), sehingga usaha pembangunan peternakan juga hanya terbatas pada usaha peternakan. Cara pembangunan peternakan yang terbatas itu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peternakan yang ada, dimana sebagian besar sarana produksi peternakan berasal dari luar usaha peternakan dan produksinya berorientasi pasar. Oleh sebab itu,  untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sapi potong sebagai suatu sistem agribisnis.

            Sistem Agribisnis sapi potong dapat dibagi atas 4 (empat) subsistem, yaitu : (1) subsistem agribisnis Hulu (upstream off-farm agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi (produksi, perdagangan) yang menghasilkan sarana produksi peternakan seperti pembibitan sapi potong, usaha/industri pakan, industri obat-obatan, industri inseminasi  buatan, beserta kegiatan perdagangannya ; (2) subsistem agribisnis budidaya sapi potong (on farm agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi peternakan  untuk menghasilkan komoditi peternakan primer (ternak potong). Ketiga, subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness)  yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas primer menjadi produk yang siap guna (ready for use), siap saji (ready to cook) dan siap konsumsi ( ready eat), beserta perdagangannya seperti industri pemotongan sapi ,industri pengalengan daging sapi ; (4) subsistem jasa penunjang (supporting institution), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis sapi potong seperti perbankan,transportasi, penyuluhan, lembaga penelitian dan pendidikan.

            Melalui sistem agribisnis sapi potong yang dilakukan demikian, maka pembangunan  ekonomi berbasis sapi potong adalah membangun keempat subsistem tersebut secara simultan dan konsisten. Hal ini perlu dilakukan karena daya saing agribisnis sapi potong tidak hanya ditentukan  oleh satu subsistem saja, akan tetapi ditentukan oleh keseluruhan subsistem tersebut. Sebagai contoh ternak potong yang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari agribisnis hulu, tidak akan bermanfaat optimal bila tidak disertai dengan teknologi  penggemukan  (fattening ) yang baik pada budidaya dan teknologi pengolahan dan cara pemasaran yang baik pada agribisnis hilir dan sebaliknya.Contoh lain kualitas kulit sapi yang bermutu tinggi, tidak mungkin diperoleh bila tidak didukung teknik pemotongan  dan teknik pemeliharaan sapi yang baik.

            Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka diperlukan kebijakan dan strategi dan program  pengembangan agribisnis sapi potong di Indonesia mulai subsistem agribisnis hulu,subsistem budidaya,subsistem hilir dan subsistem penunjang lainnya sehingga suatu saat ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi bahkan dapat mencapai swasembada daging.

            Implementasi untuk mewujudkan  pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014 maka pemerintah menyusun strategi sebagai berikut :

A.Strategi pada Subsistem Hulu

    Strategi yang dilakukan pada subsistem hulu adalah sebagai berikut :

  1. Mengembangkan bibit sapi lokal (PO, Bali, dll), terutama pejantan unggul hasil seleksi dan konservasi   di daerah sumber bibit (2006-2010).
  2. Perbaikan teknologi reproduksi dan bibit sapi untuk peningkatan mutu genetik (genetic improvement) melalui seleksi, pembentukan ternak komposit maupunup gradingyang dapat dilakukan dengan perkawinan alam maupun inseminasi buatan (2006-2010).
  3. Sistem perbibitan yang murah dan efisien, terintegrasi dengan perkebunan, tanaman pangan dan memanfaatkan sumber pakan lokal (2006-2010).
  4. Memantapkan kelembagaan sistem perbibitan sapi nasional (2006-2007).
  5. Pemanfaatan biomas lokal, limbah pertanian dan agroindustri sebagai sumber pakan (2006-2010).
  6. Membangun pabrik pakan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan inovasi teknologi (2006-2010).
  7. Mengembangkan obat tradisional dan vaksin lokal (2006-2010).
  8. Membangun sarana dan prasarana seperti laboratorium keswan, pasar hewan, sumber air untuk

 B.Strategi pada Subsistem Usahatani (on Farm)

  1. Memberdayakan peternakan rakyat dengan membentuk kelompok besar dan pemberian kredit dengan bunga rendah 6 persen per tahun (2006-2010).
  2. Mengembangkan peternakan yang efisien, terintegrasi dengan perkebunan berskala besar dan memberi kemudahan bagi investor swasta, serta melibatkan rakyat dengan pola inti-plasma (2006-2010).
  3. Mengembangkanfeedlotterterintegrasi dengan perkebunan dan ketersediaan sumber pakan lokal, sehingga biaya pakan murah dan sumber bakalan lebih terjamin ketersediaannya.Keadaan ini akan terwujud apabila model integrasi ternakperkebunan telah berkembang (2006-2010).
  4. Meningkatkan produktivitas ternak melalui; (i) perbaikan manajemen, (ii) mempercepat umur (waktu) beranak pertama dari 42-50 bulan menjadi 26-36 bulan melalui perbaikan dan jaminan ketersediaan pakan sepanjang tahun,(iii) memperpendek jarak beranak dari 24-36 bulan menjadi 12-18 bulan melalui perbaikan pakan dan ketersediaan pejantan unggul baik dengan kawin alam maupun inseminasi buatan, (iv) menekan angka kematian sebesar 50 persen melalui perbaikan manajemen dan penggunaan obat-obatan tradisional dan vaksin lokal yang sesuai (2006-2010).

sumber :
https://apartemenjogja.id/battle-bros-apk/