Kompleksitas dalam Memahami Teori Negara

Kompleksitas dalam Memahami Teori Negara

Kompleksitas dalam Memahami Teori Negara

Kompleksitas dalam Memahami Teori Negara
Kompleksitas dalam Memahami Teori Negara

Apakah itu negara ?

Bagaimana negara dapat terbentuk? Teori-teori apa saja yeng menjelaskan tentang negara? Pertanyaan tersebut menjadi pemicu kali ini. Secara sistematis Ronald H. Chilcote menjawab pertanyaan tersebut dan memaparkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan negara melalui dua konsep utama, yaitu: a) The Liberal State, mulai dari masa Plato dan Aristoteles sampai dengan masa klasik seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, lalu liberal tradisional Adam Smith, utilitarian Bentham dan pluralisme seperti Weber, Schumpeter dan Dahl; dan b) The Progressive State. mulai dari masa klasik yaitu Hegel dan tradisional Marx & Engels, dan hegemoni oleh Gramsci.

Max Weber mendefinisikan Negara sebagai suatu masyarakat

Yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.[1] Sedangkan Robert M. Maclver mengungkapkan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.[2] Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritoroal yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undnagannya melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.[3] Berkaitan dengan pengertian negara tersebut, penulis mencoba memaparkan berbagai teori negara menurut beberapa ahli, di antaranya:

Plato dalam bukunya Republic membagi empat tipe negara, yaitu:

a). Timokrasi, merupakan bentuk negara yang pemerintahanya ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan; b) Oligarkhi, bentuk pemerintahan yang hanya dipegang oleh segelintir orang saja; c) Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan yang sama. dan d). Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang.

Selanjutnya, penulis juga memaparakan pemikiran Thomas Hobbes, yang temasuk seorang penyokong teori Divine Right[4] yang memiliki pemikiran yang sama dengan Rousseau bahwa pemerintahan terbentuk karena adanya kontrak atau perjanjian sosial yakni pactum subjectionis atau perjanjian pemerintahan, dengan cara segenap individu berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat yang mereka miliki kepada seorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka[5] yang menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap orang. Bagi Hobbes konstitusi atau undang – undang yang berlaku di sebuah negara dapat membuat pemerintahannya berjalan dengan stabil jika negara tersebut mematuhinya, karena peraturan yang mengatur penggunaan kekuasaan lebih mungkin diamati ketika kekuasaan berada di tangan orang yang berdaulat daripada dibagi di antara beberapa orang yang berkuasa dan ditambahkan oleh Rousseau bahwa negara memiliki intervenor untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan.

Dan baginya pemerintahan yang baik dapat terwujud melalui pendidikan dan budi pekerti yang baik pula. Pemikiran Hobbes bertentangan dengan Montesquieu yang membagi tiga tipe pemerintahan yaitu republik, monarkhi, dan despotisme dan berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan dan bukan merupakan kekuasaan yang absolut seperti yang diungkapakn Hobbes. Sementara Locke berpendapat bahwa pemerintahan di suatu negara terbentuk dari kekuasaan paternal. Sehingga, orang dapat masuk dalam pemerintahan, lalu mempertahankan kebebasan dan keamanan mereka masing-masing serta bergabung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mematuhi hukum yang berlaku.

Penulis juga menjelaskan bahwa skeptisme mengenai teori keseimbangan kekuasaan terletak pada ide mengenai pasar bebas yang dapat meningkatkan ambisi politik seseorang. Menurut Adam Smith, ketika individu dimotivasi dengan pertumbuhan ekonomi maka orang tersebut akan berupaya untuk mengumpulkan semaksimal mungkin barang-barang yang ada dan hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Disini, peran Negara adalah meregulasi pasar di dalam merkantilisme kapitalisme ekonomi dan Negara harus menyediakan legal “framework” untuk memfasilitasi pasar.

Dalam konsep Progressive State, penulis mengangkat pemikiran Hegel

yang membagi negara dalam tiga kekuasaan, a). Legislatif, berperan dalan menentukan keputusan yang bersifat universal; b). Eksekutif, berperan menyelesaikan kehendak tertentu; dan c). Kekuasaan yang berdaulat atau raja, sebagai pembuat keputusan terakhir dalam negara. Sementara untuk Marx dan Engels, berpendapat bahwa setiap negara memiliki hirarki atau kelas sosial yang melahirkan kesenjangan di antara kelas, serta memunculkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin dalam bidang ekonomi. Dalam pemikiran Gramsci terhadap negara, ia memberikan konsep hegemoni, yaitu organisasi yang disetujui melalui persuasi dan paksaan dimana kelas dan wakil-wakilnya memegang kekuasaan atas kelas bawahan.

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/contoh-teks-ulasan/