Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan

Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan

 Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan

 Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan
Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan

Ada poin mendasar yang perlu dipahami dari muatan UU BHP ini dalam rangka reformasi penyelenggaraan pendidikan, yakni BHP badan Nirlaba yang profesional. Dikatakan nirlaba, karena dalam UU BHP terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[12] pertama, BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan ( pasal 4). Seandainya BHP mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatannya, maka keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu pelayanan (pasal 37 ayat 6, pasal 38 ayat 3, pasal 42 ayat 6).

Kedua, BHP menjamin dan membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi ( pasal 40 ayat 3). Bahkan, BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah (pasal 42 ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan menengah dan perguruan tinggi, BHP menyediakan paling sedikit 20 persen peserta didik mendapatkan pendidikan gratis bagi yang tidak mampu secara ekonomi ( pasal 46 ayat 2).

Ketiga, dalam UU BHP ada ketentuan bahwa BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 & dari jumlah seluruh peserta didik (pasal 46 ayat 1 dan 2).

Keempat, BHP pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak boleh memungut dana berlebihan dari masyarakat, maksimal 1/3 ( satu pertiga) biaya operasional ( pasal 41 ayat 8 dan 9). Selain peserta didik yang memperoleh beasiswa, peserta didik lainnya hanya membayar sesuai dengan kemampuan pembiayaan ( pasal 41 ayat 7). Kelima, bagi BHP yang mengambil pungutan dari masyarakat lebih dari yang dibatasi, ada sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, pencabutan izin. Sementara, bagi BHP yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatannya seperti mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan, maka ia akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah), Pasal 63.

Pemerintah beranggapan, ketentuan pasal-pasal UU BHP tersebut menggambarkan bahwa BHP sangat menghindari terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Hal ini tidak senada dengan yang ditulis oleh aktivis pendidikan, Darmaningtyas :[13] ”Masalah pendanaan, pendidikan hendaknya tidak dijadikan salah satu obyek komersil atau mencari keuntungan. UU BHP memang UU tentang korporasi pendidikan karena yang diatur hanya mengenai masalah tata kelola, kekayaan, pemisahan kekayaan, ketenagaan, pendanaan, tata cara investasi serta mekanisme pembubaran dan pailit dari badan hukum pendidikan.

Menurutnya, istilah-istilah yang digunakan dalam bab dan pasal dalam UU BHP ini adalah istilah yang biasa digunakan dalam korporasi, bukan di dalam dunia pendidikan. Maka wajar bila UU ini lebih cocok mengatur tentang sebuah korporasi, bukan mengatur pendidikan yang visinya mencerdaskan bagsa dan misi sosial. Sebab, UU BHP justru secara resmi mengatur aktivitas bisnis bagi BHP (Pasal 43). Ini bertentangan dengan pasal yang menyatakan BHP sifatnya nirlaba.[14]

Mengenai komersialisasi atau liberalisasi pendidikan yang dimunculkan UU BHP akhirnya potensial lebih banyak menghasilkan hal negatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustami Rahman.[15] Bahwa petunjuk ke arah itu dapat dilihat di dalam UU BHP Bab VI tentang Pendanaan Pasal 41 ayat 4 dan 9. Pada ayat 4 intinya menyebutkan kewajiban pemerintah bersama dengan BHPP untuk menanggung paling sedikit setengah (1/2) biaya operasional. Sedangkan pada ayat 9 intinya menyebut tentang tanggungan peserta didik sebesar-besarnya sepertiga (1/3) biaya operasional.

Berdasarkan ayat 4, jika pemerintah dan BHPP mencukupi sampai 2/3 dan peserta didik membayar 1/3 dari biaya operasional, logikanya Perguruan Tinggi yang bersangkutan akan mampu beroperasi dalam standar nasional pendidikan. Namun, perlu dicermati, meskipun dikatakan bahwa paling sedikit setengah (1/2) menjadi tanggungan pemerintah, embel-embelnya tanggungan itu disebutkan bersama-sama dengan BHPP atau PT yang bersangkutan.

Apa artinya ini ? artinya bahwa PT yang bersangkutan otomatis harus mencari dana tambahan untuk kegiatan operasional mereka. Seandainya pimpinan PT bersangkutan ” gelap pikir”, tidak kreatif dan inovatif untuk menutupi margin kekurangan dana tersebut, maka secara naif ( dan ini yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan yang terkait dengan dunia pendidikan). PT akan ambil jalan mudah untuk meningkatkan sumbangan mahasiswa. Didalam perjalanan beberapa PT yang diujicoba beberapa tahun yang lalu, terlihat oleh mahasiswa praktik demikian ini. Akan tetapi, tidak dipungkiri, justru kehadiran UU BHP melindungi kenaikan sumbangan mahasiswa itu untuk tidak secara semena-mena.

Baca Juga :