Penjelasan Mengenai Penyitaan

Pendidikan

Penjelasan Mengenai Penyitaan     Latar Belakang Penyitaan Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian

Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Pendidikan

Hubungan Hukum dan Kekuasaan     Pengertian Hukum dan Kekuasaan Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Sehingga hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal, tapi bisa disebut sebagai kesatuan aturan yang membentuk sebuah sistem. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang

Optimalkan Pengumpulan ZIS

Optimalkan Pengumpulan ZIS

Pendidikan

Optimalkan Pengumpulan ZIS   Dalam upaya mengoptimalisasi pengumpulan zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersepakat dengan DPRD Kota Bogor akan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penerimaan ZIS. Hal tersebut diungkapkan Plt. Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Gedung PPIB Kota

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

Uncategorized

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD   Panitia Khusus Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung laporan tersebut dari Ketua

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD

Pendidikan

LKPJ-AMJ Gubernur Jabar Selesai Dibahas DPRD   Panitia Khusus Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung laporan tersebut dari Ketua

Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi

Pendidikan

Fungsi dan Peran Koperasi Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan tugas koperasi di Indonesia menyerupai berikut ini. 1) Membangun dan berbagi potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil.

Pengertian dan Tugas Pelaku Acara Ekonomi

Pengertian dan Tugas Pelaku Acara Ekonomi

Pendidikan

Pengertian dan Tugas Pelaku Acara Ekonomi Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan secara umum ihwal pengertian pelaku ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, tugas pelaku ekonomi, tugas pelaku kegiatan ekonomi, tugas rumah tangga konsumen, rumah tangga produse dan referensi kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi Kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegitan distribusi. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya ada yang melakukannya.

Jenis-Jenis Kebutuhan Insan Menurut Subjek Yang Membutuhkannya

Jenis-Jenis Kebutuhan Insan Menurut Subjek Yang Membutuhkannya

Pendidikan

Jenis-Jenis Kebutuhan Insan Menurut Subjek Yang Membutuhkannya Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan perihal jenis-jenis kebutuhan insan menurut subjek yang membutuhkannya, perbedaan kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif dilengkapi dengan misalnya masing-masing. Berdasarkan subjek yang membutuhkannya kebutuhan sanggup dibedakan menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. 1 ) Kebutuhan individual Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang mempunyai kegunaan untuk

Pengertian Ilmu Hukum

Pengertian Ilmu Hukum

Pendidikan

Pengertian Ilmu Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah Ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 :