Pertambangan Gas Bumi

Pertambangan Gas Bumi

Pertambangan Gas Bumi
Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan:
1. 69.5% untuk pemerintah pusat
2. 30.5% untuk daerah, dengan rincian:
a. 6% untuk propinsi yang bersangkutan
b. 12% untuk kabupaten/kota penghasil
c. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan
d. 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar

Pertambangan panas bumi
Penerimaan pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan:
1. 20% untuk pemerintah pusat
2. 80% unuk daerah, dengan rincian:
a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
c. 32% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan

Kinerja menurut kane dan Johnson (1995) adalah Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan strategic yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak factor (bates dan Holton). Dalam pencapaian kinerja yang baik perlu dilakukan perencanaan kinerja yang merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004: 24).
Untuk melihat kinerja keuangan daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis
a. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
b. Kebutuhan Fiskal (fiscal need)
c. Kapasitas Fiskal (fiscal capacity)
d. Upaya fiskal (tax effort)

Derajat desentralisasi Fiskal
Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat

Kebutuhan fiskal
Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1,
“Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. “ (Undang–Undang Otonomi Daerah 2004: 236).
Kapasitas fiskal
Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, “ Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.“

Upaya Fiskal
Upaya fiskal adalah koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kebutuhan Fiskal Standar (SKF)
Kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal stándar suatu daerah (Halim, 2004: 29)

Kapasitas Fiskal Standar (KFs)
Kapasitas Fiskal Standar (KFs) adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah

Semakin tinggi Pendaptan Asli Daerah (PAD), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya). Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PHPBP), maka semakin lemah derajat desentralisasi iskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin tinggi Sumbangan Daerah (SB) maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Sumbangan Daerah (SB) maka semakin kuat derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya). Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), maka semakin besar pula kebutuhan fiskal (fiscal need). Semakin rendah Indeks Pelayanan Publik (IPPP), semakin sedikit pula kebutuhan fiskal (fiscal need). Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin baik. Semakin inelastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin buruk.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/