Struktur Organisasi PBB

Struktur Organisasi PBB

Struktur Organisasi PBB

Struktur Organisasi PBB

Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB, yaitu Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trusteeship Council), Mahkamah Internasional (International Court of Justice), dan Sekretaris Jenderal.

1) Majelis Umum

Majelis Umum adalah alat perlengkapan PBB tertinggi dengan sidang lengkap yang terdiri dari wakil-wakil semua negara anggota. Setiap anggota dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam sidang umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Tiap bulan September diadakan sidang umum biasa oleh Majelis Umum. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur organisasi dan administrasi PBB. Bahasa resmi yang digunakan dalam sidang umum terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan bahasa Cina.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, yaitu:

  1. a)berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,
  2. b)berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan,
  3. c)berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis,
  4. d)berhubungan dengan keuangan,
  5. e)penetapan keanggotaan,
  6. f)mengadakan perubahan piagam,
  7. g)memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Hakim Mahkamah Internasional.

2) Dewan Keamanan

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap ditambah 10 anggota tidak tetap. Terdapat 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina. Anggota tetap mempunyai hak veto. Adapun anggota tidak tetap dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum.

Dewan Keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Selanjutnya, sebagai tambahan ada suatu komite staf militer yang diperbantukan pada Dewan Keamanan. Kepala staf militer ditunjuk dari kepala staf militer di negara anggota tetap.

Dewan Keamanan memiliki tugas sebagai berikut:

  1. a)memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional,
  2. b)mengamati dan mencegah terjadinya perselisihan,
  3. c)bersama majelis umum mengangkat hakim mahkamah internasional,
  4. d)melakukan tindakan militer terhadap agresor,
  5. e)mengawasi wilayah-wilayah yang sedang bersengketa.

3) Dewan Ekonomi dan Sosial

Pada awalnya, Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 18 negara. Kemudian dengan amandemen tahun 1963 yang berlaku tahun 1965, anggota dewan tersebut bertambah manjadi 27 negara. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh sidang umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial tidak lepas dari praktik kehidupan ekonomi dan sosial internasional. Tugas-tugas tersebut, yaitu:

  1. a)bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial,
  2. b)mengembangkan ekonomi, sosial dan politik,
  3. c)memupuk hak asasi manusia,
  4. d)mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum dan anggota PBB.

 

4) Dewan Perwalian

Dewan Perwalian terdiri dari:

  1. a)anggota yang menguasai daerah perwalian,
  2. b)anggota tetap dewan keamanan,
  3. c)sejumlah anggota yang dipilih selama 3 tahun oleh sidang umum.

Tugas dan fungsi Dewan Perwalian adalah:

  1. a)Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri.
  2. b)Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.
  3. c)Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB.

Piagam PBB menyatakan bahwa kolonialisasi harus dihapuskan. Oleh sebab itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka.

5) Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antarnegara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional digunakan. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Adapun syaratsyarat untuk dapat dipilih menjadi seorang hakim meliputi:

  1. a)mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang kehakiman,
  2. b)mempunyai reputasi atau nama baik internasional dan terhormat,
  3. c)mampu memeriksa dan mengadili setiap persoalan yang diajukan,
  4. d)dalam mengambil keputusan berpedoman kepada sumber hukum internasional.

6) Sekretariat

Sekretariat terdiri atas sekretaris jenderal dan sekretaris jenderal pembantu yang bertugas sebagai berikut:

  1. a)mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis umum dan badan-badan utama lainnya,
  2. b)melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaikbaiknya.

Baca Juga :