Visi dan Misi Negara

Visi dan Misi Negara

Kehendak untuk tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan sesungguhnya dikaitkan dengan dasar dan tujuan berdirinya NKRI. Tujuan tersebut mencakup juridiksi nasional maupun dimensi internasional. Tujuan juridiksi nasional tidak saja terbatas dalam memisahan kekuasaan antar lembaga negara. Akan tetapi, hendaknya dapat diarahkan pada upaya-upaya konkret untuk melindungi dan mensejahterakan segenap warganegara. Tujuan negara dalam dimensi internasional sertuang dalam sikap suatu negara untuk mematuhi ketentuan hukum internasional dan perdamaian dunia.

  1. Dasar dan Filsafat Negara (Filosofische Grondslag)

pentingnya Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan terkait dengan eksitensi dasar filosofis atau ideology Negara sebab pembukaan merupakan kerangka acuan dan sumber pemersatu bangsa, yang dihasilkan melalui perjuangan politik dan diwujudkan dalam suatu kesepakatan nasional

Pancasila sebagai dasar filsafat negara befungsi sebagai pengarah dan pemelihara komitmen kebersamaan, dan persatuan masyarakat Indonesia. Pancaila sebagai acuan dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didalamnya terkandung dimensi teologis yang menempatkan eksitensi Tuhan Yang maha esa,

  1. Cita Hukum (Rechtsidee)

Pembukaan mengandung cita hukum dan merupakan hukum tertinggi yang tidak saja mengandung prinsip-prinsip hukum fundamental, norma-norma dasar. Dengan demikian sebagai sumber hukum tertinggi ia menjadi acuan yuridis bagi ketentuan hukum yang secara hierarkis berada dibawah UUD.

  1. Pokok – pokok pikiran pembukaan uud 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.  Proklamasi Kemerdekaan menurut Muh. Yamin, adalah suatu alat hokum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagian Masyarakat. Melalui  tindakan politik 03 juli 1948 di depan Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta. Moh. Yamin Mengatakan;

“ Proklamasi ialah peranti hokum untuk menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia merdeka telah memegang kedaulatan de jure di seluruh tanah air dan bangsanya dan akan menyemperunakan kedaulatan de facto dengan perjuangan dan perbuatan yang nyata sebagai akibat pernyataan kemerdekaan itu inilah pemandangan hokum yang seharusnya menjadi pendirian nasional dari bangsa dan Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan  adalah merupakan perumusan daripada cita – cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam hati sanubarinya, suatu cita – cita moral yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia Sendiri maupun dalam pergaulan bangsa – bangsa di dunia. Di dalamnya pun telah terlukis pandangan hidup dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan “ Declaration of Independence” dari rakyat Indonesia. Pernyataan Kemerdekaan atau Proklamasi Kemerdekaan ini merupakan sumber sumber hokum dari adanya Republik Indonesia. Jadi proklamasi Kemerdekaan itu merupakan sandaran hokum berdirinya Negara Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia dimuat dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, sudah terang bahwa Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan sumber hokum berdirinya Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 jelas merupakan penuangan daripada cita – cita bangsa

sumber :

https://apartemenjogja.id/diamo-xl-10-apk/