WEWENANG DAN TUGAS MPR

WEWENANG DAN TUGAS MPR

WEWENANG DAN TUGAS MPR

Selaku pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin demokrasi di Indonesia, maka wewenang dan tugas MPR adalah sebagai berikut:

1. MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR

Tugas dan wewenang MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, UUD yang dipakai di Indonesia adalah UUD 1945 yang dijadikan sebagai salah satu landasan negara dan memiliki semboyan utama “Bhinneka Tunggal Ika”.

Meskipun UUD 1945 ini tidak bisa digantikan sepenuhnya dengan undang-undang dasar yang baru, namun UUD 1945 kadang harus mengalami amandemen atau perubahan. Tujuannya adalah agar UUD 1945 ini tetap relevan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, wewenang MPR adalah melakukan amandemen pada batang tubuh UUD 1945.

2. MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pesta demokrasi di Indonesia setiap 5 tahun sekali memiliki 2 tujuan utama yaitu memilih anggota DPR/MPR dan juga presiden serta wakil presiden. Setelah hasil pemilihan umum keluar dan dinyatakan sah, maka tugas MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden baru Indonesia.

Pelantikan presiden dan wakil presiden baru hasil pemilihan umum ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna MPR. Presiden dan wakil presiden baru pilihan rakyat akan disumpah/janji oleh ketua MPR selaku badan legislatif perwakilan rakyat Indonesia.

3. MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN YANG MASIH BERJALAN

Ada kalanya karena suatu kondisi tertentu, misalnya saja telah terjadi pelanggaran hukum, kode etik, mosi tidak percaya, dan sebagainya. Maka dalam kondisi tersebut, MPR memiliki wewenang untuk menghentikan kekuasaan eksekutif yang sedang berjalan, dalam hal ini adalah presiden atau wakil presiden ataupun kedua-duanya.

Sebelum keputusan besar untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif, biasanya MPR akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apabila memang benar pihak presiden ataupun wakil presiden telah melakukan tindakan yang tergolong melawan hukum, maka hal ini bisa menjadi acuan bagi MPR untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif.

4. MENGANGKAT PENGGANTI PRESIDEN

Saat dalam masa jabatannya presiden diberhentikan oleh MPR, maka MPR memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan presiden baru. Selain itu, bisa juga presiden dalam masa jabatannya terpaksa harus meninggalkan kursi kepemimpinan karena berbagai alasan, misalnya sakit atau sebagainya. Maka MPR memiliki wewenang untuk melantik penggantinya.

Jika presiden telah diberhentikan/mengundurkan diri, maka MPR akan melantik wakil presiden yang saat itu menjabat untuk disahkan sebagai presiden baru Indonesia. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR melalui sebuah sidang paripurna.

5. MEMILIH WAKIL PRESIDEN APABILA TERJADI KEKOSONGAN JABATAN

Jika pada suatu ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden karena suatu alasan tertentu, maka MPR memiliki wewenang untuk memilih wakil presiden baru. Daftar calon wakil presiden baru ini diusulkan oleh presiden dan dipilih serta dilantik oleh MPR.

Jika terjadi kekosongan wakil Presiden, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna dengan waktu selambat-lambatnya 60 hari. MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.


Baca Juga :